Harakatuna.com – “Democracy is Broken, Islam Sistem Terbaik” hanyalah ungkapan kosong bahasa politik kaum radikalis. Faktanya, demokrasi selalu tegak dan menjadi alat ukur bagi bangsa dan negara maju di seluruh dunia.
Di semua negara yang maju, demokrasi adalah pilar utama. Masyarakat mendukung sistem demokrasi dan mendukung kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan dan selalu sukses dalam masalah krusial. Ini membuktikan demokrasi sangat relevan bagi Indonesia.
Masalah-masalah yang dihadapi dimusyawarahkan bersama. Keputusan-keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama. Inti dari demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, pihak utama yang terlibat dari pemerintahan adalah rakyat itu sendiri.
Dalam bahasa akademis, dari rakyat berarti hubungan antar pemerintah yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Pemerintahan yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Legitimasi atau pengakuan nanti menjadi pondasi utama agar pemerintah dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya secara baik dan transparan.
Di negara kawasan Timur Tengah misalnya, mereka tertarik untuk mengubah sistemnya pada demokrasi. Taliban secara malu-malu mencoba untuk masuk pada “lahan” demokrasi. Sebelum itu, tumbangnya rezim otoriter mulai dari Muammar Khadafi di Libia, Husni Mubarak di Mesir, dan Sadam Husein di Irak, serta beberapa negara lain seperti Tunisia, Aljazair, dan Syria menandakan datangnya demokrasi. Pada “tanda” ini orang menyebutnya sebagai istilah “Musim Semi” demokrasi.
Di Indonesia sendiri, demokrasi menjadi nyawa utama. Menurut data Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan yang diambil dari hasil riset yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC/19/9/2019), mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.
Saiful Mujani Research Center mengungkapkan bahwa sistem demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan kualitas terbaik. Demokrasi sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.
Karena itulah narasi “democracy is broken, Islam sistem terbaik” hanyalah hembusan narasi sumbang yang diriwayatkan oleh kelompok pengedar khilafah. Padahal faktanya hari ini, negara-negara bersistem Islam, adalah negara yang tingkat bahagia dan toleransinya sangat rendah dibanding negara yang bersistem demokrasi. Masyarakatnya terkekang oleh aturan-aturan yang tak perlu. Sementara negaranya sangat korup dan tidak transparan berkeadilan.
Sebaliknya, negara-negara yang bersistem demokrasi tingkat kemajuan dan kesejahteraannya sangat tinggi. Sistem demokrasi memberikan sumbangan tinggi terhadap upaya-upaya penerapan good governance, atau tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan paritisipatif. Dalam perkembangan lebih lanjut, demokrasi menjadi lokomotif pemandu bangsa dan negara yang paling efisien.
Sistem khilafah adalah “sistem palsu” atau tiruan dengan kualitas rendahan. Khilafah dianggap sebagai sistem paling mujarab oleh dedengkotnya padahal faktanya adalah kerusakan. Karena itu demokrasi menjadi sistem ideal bagi Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa demokrasi lebih pantas dari khilafah. Pertama, terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.
Kedua, budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warga negara karena negara demokrasi mengakui supremasi hukum. Ketiga, negara dan masyarakat tidak akan bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat. Keempat, memungkinkan setiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi.
Alasan demikian, menjadi syarat mengapa demokrasi harus selalu dijaga. Sementara khilafah dan sistem NKRI bersyariah harus ditolak secara mentah-mentah karena tidak sesuai dengan situasi dan budaya Indonesia.
Leave a Comment