Harakatuna.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) masih kerap diserang dari berbagai sisi. Mereka yang mengkritik dilatari oleh pesimisme akut di satu sisi, dan kebencian personal terhadap Presiden Jokowi di sisi lainnya. Karena itulah, mereka tidak mampu melihat peluang-peluang dalam IKN kecuali peluang untuk mencemoohnya. Padahal, jika saja mereka jeda sejenak dan membersihkan diri dari kebencian dan pesimisme, narasi provokatif itu tidak akan terjadi.
Jadi, saya di sini akan menjawab kritik-kritik dari para kritikus IKN itu. Jika Anda adalah salah satu kritikus tersebut dan tertarik untuk mengetahui apa yang Anda lewatkan tentang IKN, maka tulisan ini cocok untuk Anda baca. Namun, ada syarat yang mesti dipenuhi yaitu: 1) periksa keadaan Jakarta hari ini, 2) sudahi perasaan pesimistis, dan 3) buang jauh-jauh kebencian personal terhadap Jokowi.
Mengapa tiga poin tersebut penting? Pertama, tentang memeriksa keadaan Jakarta hari ini. Jakarta sebagai ibu kota saat ini menghadapi berbagai masalah yang kompleks, seperti kemacetan super parah, polusi, banjir, dan kepadatan penduduk. Dengan memahami realitas tersebut, para kritikus bisa lebih objektif menilai: mengapa pemindahan ibu kota ke IKN penting sebagai solusi strategis jangka panjang NKRI.
Kedua, ihwal menyudahi pesimisme. Pesimisme adalah penghalang bagi inovasi dan perubahan. Padahal, IKN bukan hanya tentang pemindahan ibu kota, tetapi juga visi jangka panjang untuk membangun pusat pertumbuhan baru yang bisa mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa. Dengan menghilangkan pesimisme, peluang-peluang positif IKN akan tampak ke permukaan dan optimis menuju kemajuan.
Ketiga, ihwal membuang kebencian personal kepada Jokowi: Kebencian personal dapat mengaburkan penilaian objektif. Di sisi lain, IKN bukan sekadar inisiatif individu, melainkan kebijakan strategis yang melibatkan multi-pihak dan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang nasional. Jadi, fokus pada IKN itu sendiri. Siapa pun presidennya, IKN itu krusial sebagai transformasi nasional. IKN bukan tentang Jokowi, sehingga mengkritik IKN hanya karena benci Jokowi merupakan sesuatu yang salah kaprah.
Kritik dalam Aspek Sosial
Ada sejumlah kritik yang muncul mengenai aspek sosial. Dampak lingkungan, misalnya. IKN dianggap berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kalimantan Timur, lokasi IKN, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, rumah bagi hutan hujan tropis dan spesies langka seperti orangutan. Megaproyek IKN dianggap menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan eksploitasi SDA.
Saya jawab, kritik tersebut baik. Namun, ingat, pemerintah telah menempatkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan utama perencanaan IKN. Desain kota dirancang menjadi kota hijau dan cerdas (smart city) yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta infrastruktur SDGs: energi terbarukan, pengelolaan limbah efisien, dan konservasi hutan. IKN adalah model global kota masa depan yang harmonis dengan alam.
Kritik selanjutnya tentang pemindahan masyarakat lokal. Relokasi warga lokal, termasuk masyarakat adat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad, kerap jadi bahan kritik: mereka akan kehilangan tanah dan mata pencaharian dan tidak akan mendapatkan kompensasi yang adil. Selain itu, relokasi dianggap berakibat pada hilangnya warisan budaya dan tradisi masyarakat adat.
Saya jawab, relokasi adalah isu yang dikaji serius oleh pemerintah. Upaya memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan IKN terus dilakukan. Program-program untuk memastikan kompensasi yang adil, pelatihan, dan peluang kerja bagi masyarakat lokal telah dirancang. Pembangunan IKN memang diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Jadi, jangan khawatir.
Ada kritik juga mengenai ancaman sosial-budaya dan kesehatan. Urbanisasi oleh kritikus dianggap akan menyebabkan ketimpangan sosial, kemacetan, polusi, dan tekanan pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Kritikus juga menyoroti risiko penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya yang bisa muncul dari peningkatan aktivitas pembangunan dan urbanisasi tersebut.
Saya jawab, IKN itu dirancang sebagai kota inklusif dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sosial yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Berbagai tantangan sosialakibat urbanisasi tersebut pasti dapat diminimalisir. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan publik dapat diakses semua lapisan masyarakat. Jadi, sekali lagi, tidak usah khawatir.
Kritik dalam Aspek Politik
Selain aspek sosial, aspek politik juga tak lepas dari sasaran para kritikus. Misalnya, perihal pembiayaan. Estimasi biaya IKN yang mencapai ratusan triliun dipertanyakan: mengapa dana sebesar itu tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi? Kritikus juga mengkhawatirkan potensi pembengkakan biaya (cost overrun) dan kemungkinan korupsi.
Saya jawab, mengenai korupsi, perampasan aset memang solusi paling mujarab. Para koruptor itu kalau perlu dieksekusi mati agar punya efek jera. Saya setuju dengan itu. Tetapi mengenai pembiayaan yang besar, pahamilah bahwa itu bukan beban melainkan investasi strategis yang akan memberikan keuntungan jangka panjang. Bisa saja dana itu dipakai untuk menambah kesejahteraan di Jakarta, tapi kalau 2030 tenggelam? Ludes semua.
Anda, wahai para kritikus, harus ingat bahwa Jakarta telah mengalami over-populasi dan masalah lingkungan serius. Pemindahan ibu kota adalah solusi yang tidak saja mengurangi tekanan pada Jakarta, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan untuk masa depan Indonesia. Selain itu, sektor swasta dan skema pembiayaan kreatif juga telah diupayakan untuk menjadikan IKN lebih efisien dari segi pembiayaan.
Bagaimana dengan aspek keamanan? Para kritikus juga menyorot soal stabilitas politik IKN. Mereka khawatir pemindahan ibu kota bisa memicu ketegangan baru atau memperburuk konflik etnis-agama di sana. Selain itu, mengingat lokasi Kalimantan Timur yang relatif dekat dengan beberapa negara tetangga, ada pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia akan memastikan keamanan strategis ibu kota baru tersebut.
Saya jawab, pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur justru adalah langkah strategis memperkuat keamanan nasional. Kalimantan memiliki posisi geografis strategis, jauh dari potensi bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi,. Selain itu, IKN akan memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah timur dan menjadi pusat pengembangan kawasan timur Indonesia yang selama ini kerap teralienasi.
Masih banyak sebenarnya kritik atas IKN dari segi sosial dan politik, misalnya ihwal infrastruktur dan kesiapan teknologi yang masih sangat terbatas. Jika kritiknya bukan karena berniat provokasi, menurut saya, jawabannya mudah: IKN itu baru dibangun, namun secara bertahap akan lengkap semua pengadaannya. IKN bukan proyek Roro Jonggrang yang semalam jadi. Seiring waktu, ia akan menjadi simbol kedigdayaan NKRI. Optimislah!
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment