Resonansi Ideologi HTI di Medsos dan Konsekuensinya terhadap Masyarakat Kontemporer

Harakatuna.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mungkin sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Namun, resonansi dari gagasan dan paradigmanya masih terasa kuat meracuni masyarakat, terutama di media digital atau medsos.

Dengan kemampuan teknologi untuk menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas, HTI, atau kelompok-kelompok yang sejalan dengannya, berhasil memanfaatkan platform digital untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana HTI beresonansi di media digital, termasuk fakta sosial yang menyertainya, komentar dari para ahli, serta signifikansi dan konsekuensinya bagi masyarakat di era kontemporer.

Fakta Sosial: HTI di Ruang Digital

Setelah pembubaran HTI, jejak-jejak ideologinya tidak sepenuhnya hilang. Media digital, khususnya media sosial, telah menjadi sarana utama bagi penyebaran ideologi HTI. Berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah menjadi kanal bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan pemikiran mereka. Mereka menggunakan narasi agama dan politik untuk menarik pengikut, memanfaatkan isu-isu sosial yang sensitif seperti ketidakadilan, korupsi, dan krisis moral sebagai titik masuk untuk memperkenalkan gagasan tentang khilafah dan penegakan syariat Islam.

Menurut beberapa pengamat, HTI menggunakan strategi komunikasi yang canggih, termasuk pembuatan konten yang menarik, penggunaan bahasa yang relatable, serta keterampilan dalam memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara organisasi HTI sudah dibubarkan, semangat dan ideologi yang mereka bawa masih memiliki tempat di hati sebagian masyarakat, terutama mereka yang merasa kecewa dengan kondisi sosial-politik saat ini. Karakteristik umum postingan HTI, di antaranya:

1. Narasi khilafah. Postingan HTI selalu menekankan pentingnya pembentukan kembali khilafah islamiah sebagai solusi untuk berbagai masalah global, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Mereka mengklaim bahwa hanya dengan khilafah, umat Islam dapat bersatu dan mencapai kejayaan.
2. Kritik terhadap sistem pemerintahan. Mereka mengkritik sistem demokrasi, kapitalisme, dan liberalisme sebagai sistem yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka berargumen bahwa sistem-sistem tersebut telah gagal membawa keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.
3. Isu sosial-politik terkini. HTI kerap menggunakan isu-isu terkini, seperti korupsi, ketidakadilan, krisis ekonomi, atau konflik di dunia Muslim, sebagai pintu masuk untuk menyebarkan ideologi mereka. Mereka sering mengaitkan masalah-masalah ini dengan ketidakterapan syariat Islam secara penuh.
4. Penggunaan ayat Al-Qur’an dan hadis. Postingan HTI kerap menyertakan kutipan ayat Al-Qur’an dan hadis untuk mendukung argumen mereka. Ini dilakukan untuk memberikan legitimasi agama pada gagasan-gagasan yang mereka tawarkan.
5. Visualisasi dan infografis. Untuk menarik perhatian dan membuat pesan mereka lebih mudah dipahami, mereka sering menggunakan infografis, gambar-gambar yang mengandung teks, atau video pendek. Visualisasi tersebut biasanya dirancang dengan tampilan yang menarik dan mengandung pesan yang kuat.

Antara Kebebasan dan Radikalisasi

Banyak ahli menyoroti fenomena ini sebagai sesuatu yang perlu diwaspadai. Menurut Prof. Al-Makin, pakar kajian Islam dan radikalisme, media digital memberikan ruang bagi kelompok-kelompok dengan ideologi radikal untuk terus hidup dan bahkan berkembang. “Ketika HTI dibubarkan, media digital menjadi alat untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ini adalah tantangan besar karena pengawasan di ranah digital tidak seketat di dunia nyata,” ujarnya, pada Jumat (16/8).

Selain itu, para ahli juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap generasi muda yang menjadi target utama penyebaran ideologi tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation, ada peningkatan jumlah anak muda yang terpapar oleh konten-konten radikal di media sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pluralisme di Indonesia.

Konsekuensi pada Masyarakat Kontemporer

Resonansi paradigma HTI di media digital memiliki signifikansi besar dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Pertama, hal ini memperlihatkan bahwa pembubaran formal sebuah organisasi tidak serta-merta menghapus pengaruhnya di masyarakat. Media digital menjadi medium yang memungkinkan ideologi semacam ini terus hidup dan menyebar.

Kedua, fenomena ini juga menunjukkan adanya celah dalam regulasi dan pengawasan konten digital. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memblokir konten-konten radikal, namun kenyataannya mereka masih bisa menyebar melalui berbagai saluran, baik yang terlihat maupun tersembunyi.

Dampaknya bagi masyarakat sangat signifikan, terutama dalam hal polarisasi struktur sosial. Meningkatnya potensi perpecahan di antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan ideologi semakin memperkuat intoleransi dan mengancam kohesi sosial. Dalam jangka panjang, jika tidak ada upaya yang serius untuk mengatasi masalah ini, resonansi paradigma HTI di media digital dapat memperburuk ketegangan sosial dan mempengaruhi stabilitas politik Indonesia.

Resonansi paradigma HTI di media digital bukanlah fenomena yang bisa diabaikan. Fakta sosial yang menunjukkan masih kuatnya pengaruh ideologi ini, ditambah dengan komentar dari para pengamat menyoroti risiko-risiko yang ada, menuntut perhatian serius dari berbagai pihak.

Regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih efektif, serta pendidikan yang memperkuat nilai-nilai spiritual, kebangsaan dan pluralisme menjadi kunci untuk meredam dampak negatif dari penyebaran ideologi radikal tersebut. Di era digital, perang ideologi bukan hanya soal politik kuasa, tapi juga soal pengaruh narasi di media.