Harakatuna.com – Satu minggu belakangan ini, media sosial seperti alat perang yang digunakan oleh berbagai pihak untuk saling menyerang satu sama lain. Beruntungnya, tidak ada yang terluka fisik dalam perang media sosial yang terjadi ini. Meski begitu, seharusnya perang yang terjadi di media sosial bisa menyadarkan pemerintah agar bisa lebih peka dan empati terhadap rakyat.
Fungsi media sosial untuk peristiwa #KawalPutusanMK benar-benar menggerakkan massa untuk turun ke jalan di berbagai daerah. Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Malang, dan beberapa daerah lainnya kompak untuk turun ke jalan, menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Tagar #KawalPutusanMK yang menggema di seluruh media sosial, baik Twitter, Instagram, Facebook ataupun media sosial lainnya, berasal dari kemarahan publik yang selama ini muak atas kebijakan-kebijakan pelik pemerintah.
Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa rakyat bisa sebegitu kompak menaikkan tagar tersebut? Masalah ini tidak lain berasal dari kebijakan pemerintah yang sangat problematik, mulai dari korupsi, pelanggaran hukum, kesejahteraan masyarakat yang nihil, hingga demokrasi yang dikebiri. Sampai di sini, masihkah kita sebagai rakyat denial untuk apatis terhadap masalah yang terjadi di Indonesia? Biarkan saja orang menganggap kita Fear of Missing Out (FOMO) terhadap politik dengan ikut-ikutan posting soal masalah politik beberapa waktu belakangan ini, di media sosial.
Sebab, jika kita tidak FOMO dengan masalah politik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, itu sama saja kita menyerahkan pucuk kepemimpinan pada orang yang serakah, rakus bahkan zalim terhadap rakyat.
Hidup Mewah Pejabat Saat Demo Berlangsung
Salah satu momentum yang disorot ketika demo berlangsung, anak dan menantu Presiden, justru terlihat sedang berada di luar negeri untuk mempersiapkan kuliah magister di University of Pennsylvania. Banyak netizen menggugat bahwa, postingan stroller yang dibeli dengan harga puluhan juta, roti dengan harga 400 ribu serta transportasi private jet yang digunakan oleh kedua sosok ini dikritik oleh publik.
Mengapa ini perlu dikritik? Tidak ada yang salah dari semua fasilitas atau barang yang dibeli dengan harga setinggi apa pun. Namun karena posisi keduanya adalah anak dan menantu dari pejabat publik, maka posting hidup mewah di tengah krisis kemakmuran dan kesejahteraan di wilayah kekuasaannya adalah perbuatan zalim.
Tidak hanya itu, jika fasilitas private jet diberikan oleh pengusaha untuk mendukung perjalanan kedua orang ini, maka sudah termasuk gratifikasi. Sampai di sini, masihkah kita apatis untuk mempertentangkan hidup mewah yang ditonjolkan oleh para pejabat/keluarga pejabat di saat demo berlangsung tanpa berpikir, bahwa rakyatnya sedang turun ke jalan untuk memperjuangkan pelanggaran hukum yang sedang diacak-acak oleh para penguasa?
Lawan dan Kawal Putusan MK
Sama halnya dengan masalah terorisme, polemik harus kita jawab terkait masalah ini adalah dengan kata lawan. Berbagai aksi dan tuntutan yang kita lakukan di jalan, adalah bentuk perlawanan sebagai masyarakat yang sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat. Di media sosial, mari kita penuhi dengan berbagai kritik terhadap kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah, yang justru menyengsarakan rakyat.
Kita sebagai masyarakat akan tetap menjadi terhormat dengan upaya-upaya kolektif yang kita lakukan sebagai bangsa Indonesia, demi menyelamatkan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita mengutuk aksi anarkisme, premanisme dan brutalisme yang terjadi pada demo. Namun perlu diingat bahwa, kita perlu untuk terus menjunjung penegakan demokrasi agar tidak dikebiri oleh penguasa. Ini semata-mata kita lakukan sebagai bangsa yang bermartabat. Wallahu A’lam.
Leave a Comment