Harakatuna.com – Pasca Jama’ah Islamiyah (JI) dibubarkan, terjadi perpecahan di tubuh organisasi JI. Setidaknya ini terlihat antara para senior JI dan anggota yang bergerak di akar rumput. Menurut senior JI, pembubaran JI demi jalan mulus untuk menjaga aset JI. Sementara bagi generasi bawah, ketundukan senior JI terhadap pemerintah adalah bentuk kekalahan, rasa menyerah, dan penyakit jihad senior. Termasuk bersikap hanya memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan perjuangan dan cita-cita JI.
Perpecahan Internal JI
Bagi generasi di bawah, pembubaran diri itu hanyalah sikap sepihak senior. Mengatakan bahwa akan melakukan gerakan Islam yang melaksanakan hijrah dari jalan kekerasan ke jalan perdamaian, persis menjelang Tahun Baru 1446 Hijriah, hanyalah bentuk strategi perbaikan citra diri agar diterima di masyarakat dan menghibur pemerintah.
Potret perpecahan di internal tubuh JI mengindikasikan bahwa kelompok JI di semua sektor tidak baik-baik saja. Karena itulah pemerintah harus menindaklanjuti dengan pembinaan terhadap para eks anggota JI tersebut, termasuk lembaga dan ustaz, serta santri.
Pemerintah perlu mengidentifikasi seluruh eks anggota JI pasca pembubarannya. Pemerintah harus memberi pemahaman secara terus-menerus tentang Pancasila dan nilai-nilai keagamaan yang toleran dan moderat. Hal tersebut tidak hanya diberikan kepada kader yang liar di jalanan. Tetapi juga di lembaga pendidikan JI.
Pasalnya, lembaga pendidikan JI ingin mengubah haluan ke jalan moderat. Bila ini dilakukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah kurikulum secara cermat. Harus ada kajian mendalam sebelum memutuskan, menyisipkan dan memberlakukan secara khusus di pesantren JI.
Tantangan Internal dan Eksternal
Memang sudah ada pemberlakuan perubahan di pesantren JI. Misalnya seperti di Pesantren Nurul Iman Lampung. Mereka mencoba belajar kitab-kitab seperti ilmu akidah dan fiqh yang lebih moderat seperti pesantren NU. Mereka mencoba mengganti produk pelajaran seperti kitab tauhid (menghakimi) kepada produk kitab-kitab yang lebih moderat (pencarian titik temu).
Namun langkah tersebut mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Tantangan tersebut lahir dari internal pengurus dan juga dari para wali santri. Ada wali santri yang mempertanyakan mengapa produk keilmuan pondok tersebut berubah dan tidak sama dengan sebelumnya. Kurikulum tersebut dianggap bertentangan dengan visi pesantren JI dan gerakan JI sendiri, sehingga mereka menolak.
Penolakan makin membesar ketika para pengasuh mereka tidak mendengarkan desas-desus permintaan wali santrinya. Apalagi diperkuat dengan pesantren tersebut semakin dekat dengan pemerintah yang mereka anggap toghut. Menurut para penolak ini, pesantren JI sengaja mengubah diri agar mendapat bantuan dari pemerintah.
Sebelumnya, lembaga pendidikan ini memang mendapat bantuan besar dari pemerintah. Pada tahun 2022, mereka mendapat bantuan dari dinas kesehatan provinsi, pada 2023 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran memberikan bantuan sarana sanitasi senilai Rp 100 juta. Pada saat yang sama dinas pendidikan provinsi memberikan bantuan 10 laptop dan komputer untuk SMPIT Nurul Iman. Inilah alasan mengapa banyak yang menyimpulkan bahwa pendidikan JI hanya ingin menarik simpati dari pemerintah.
Perubahan Tidak Signifikan
Di sisi lain, pesantren ini memang telah mulai berubah bersamaan dengan datangnya bantuan-bantuan dari pemerintah. Misalnya juga terjadi di Pesantren di Al Muhsin. Pondok ini di beberapa acara dijadikan tempat acara oleh pemerintah. Seperti contoh, pembinaan wawasan kebangsaan secara berkala oleh Polres Kota Metro; pelatihan baris-berbaris oleh Kodim/Polres Kota Metro; pelaksanaan upacara bendera setiap Sabtu (karena menerapkan hari kerja Sabtu-Kamis, Jum’at libur); pemasangan simbol negara (lambang negara, gambar presiden/wakil presiden) di setiap ruangan kelas dan kantor; dan membuka diri untuk semua pihak yang ingin melakukan tabayyun, berdiskusi, ataupun melakukan pembinaan.
Terkait perubahan tersebut kemudian memperuncing permasalahan di lembaga pendidikan. Bahkan setiap masalah yang timbul di alumni pesantren tersebut, baik penangkapan terkait terorisme dan lainnya, terjadi penggorengan isu yang terjadi di masyarakat. Ini akibat perubahan mencolok yang terjadi pada pondok JI dan kedekatannya dengan pemerintah. Banyak pondok terdekat juga mulai cemburu, karena hanya lembaga ini yang selalu menjadi acuan dalam memberikan bantuan dan lainnya. Sementara yang lainnya hanya dijadikan penonton.
Hingga hari ini, program deradikalisasi pemerintah makin santer datang ke lembaga pendidikan. Makin memperbesar pula bantuan pemerintah terhadap pesantren-pesantren terafiliasi JI. Namun kurikulum dan dampak yang terjadi di tubuh pesantren JI tidak jauh bergeser. Lembaga-lembaga tersebut masih menggunakan kurikulum yang lama. Bahkan pemerintah tidak mempermasalahkan atau tidak melakukan pengecekan. Keteledoran dan pembiaran inilah yang membuat masyarakat takut akan bubarnya JI.
Pastikan Pesantren JI Moderat
Cara mengelola dengan mengubah kurikulum pesantren-pesantren terafiliasi JI itu memang tidak gampang. Tapi alangkah lebih baik lagi bila kurikulum itu diubah menjadi yang lebih menekankan pada Islam wasatiah yang sesuai dengan kondisi Islam di Indonesia.
Memang butuh kerja keras bagaimana menyatukan kurikulum dengan lembaga pendidikan. Kurikulum dengan santri dan ustaz. Mengintegrasikan kurikulum dengan dampak santri setelahnya belajar di lembaga. Karena itulah butuh masukan dan dorongan dari semua pihak. Maka itu, butuh bantuan lembaga negara seperti Kemenag dan MUI.
Bahkan menurut saya, harus berkolaborasi dengan ormas keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU untuk membina pesantren JI. Pastikan bahwa lembaga JI dan ustaznya adalah orang-orang yang moderat. Pasang-surut isu lembaga JI akan terus berlangsung sebelum lembaga JI benar-benar telah menjadi lembaga yang moderat.
Leave a Comment