Harakatuna.com – Kemarin ada pernyataan pemerintah yang ingin mengatur jam operasional UMKM Warung Madura. Katanya, Warung Madura dilarang buka 24 jam. Alasannya, cukup tidak masuk akal: banyak minimarket yang tersaingi jika buka 24 jam.
Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan UMKM Warung Madura sontak membuat publik berkomentar negatif. Publik menilai pemerintah mulai tidak beres. Pemerintah berpikir kapitalis. Pemerintah tidak pro-rakyat. Dan seterusnya. Komentar negatif ini membuat pemerintah menarik kembali aturan itu dan membiarkan jam operasional Warung Madura dikembalikan kepada pemiliknya.
Melihat persoalan tersebut, ada hal penting yang perlu digarisbawahi, bahwa pemerintah hendaknya tidak terjebak dalam berpikir feodal dan kapitalis. Feodalisme dan kapitalisme jelas menguntungkan pemilik modal, termasuk pemerintah, dan menyengsarakan rakyat. Cara berpikir seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan, tapi harus dilawan. Masih ingatkah perjuangan Tan Malaka dalam melawan feodalisme dan kapitalisme?
Perjuangan Tan Malaka ini adalah langkah yang positif dalam menghadirkan kemerdekaan 100 persen di negeri ini. Bagaimana bisa suatu negara disebut merdeka, jika rakyatnya sengsara dan melarat? Bukankah kondisi sengsara dan melarat itu adalah efek dari kolonialisme? Sudah lupakah pemerintah terhadap sejarah penjajahan Jepang dan Belanda di negeri ini?
Pemerintah hanya menawarkan teori saja tapi melupakan praktiknya. Ingatlah bahwa satu-satunya alasan seseorang menjadi teroris, selain kedangkalan pemahaman agama, adalah kemiskinan. Kemiskinan telah membawa seseorang melakukan tindakan terorisme demi meraih keuntungan meteriel.
Kehadiran UMKM, terkhusus Warung Madura, adalah langkah konkret bahwa rakyat berjihad melawan kemiskinan. Dan, ini fakta bahwa Warung Madura telah membuat masyarakat Madura mandiri secara finansial dan sulit ditemukan masyarakat Madura yang terjebak kasus terorisme. Masyarakat Madura lebih baik sibuk kerja daripada sibuk melakukan aksi-aksi terorisme. Karena, mereka paham, bahwa uang yang diperoleh dari bisnis terorisme tidak berkah.
Selain itu, masyarakat Madura dibekali dengan paham keagamaan yang moderat, yaitu Sunni berhaluan Nahdlatul Ulama (NU). Masyarakat Madura jelas kurang (bilang enggan berkata “tidak”) percaya kepada amaliyah di luar NU. Yang jelas NU tidak mengajarkan atau membenarkan aksi-aksi radikalisme-terorisme.
Maka dari itu, pemerintah hendaknya mensupport jihad ekonomi yang dilakukan rakyat kecil karena itu secara tidak langsung membantu keberhasilan program kerja pemerintah dalam memberantas radikalisme dan terorisme. Jika jihad ekonomi rakyat diusik, maka jangan salahkan rakyat jika mereka melakukan aksi kotor semacam terorisme.
Sebagai penutup, pemerintah tidak boleh menerapkan feodalisme dan kapitalisme terhadap masyarakat bawah. Dua paham ini jelas mencekik rakyat yang secara ekonomi pas-pasan. Hindari sikap seperti penjajah yang rakus dan culas.[] Shallallahu ala Muhammad.
Leave a Comment