Saya pikir, hari ini kita sedang berada dalam kegamangan berbagai masalah kenegaraan yang tidak kunjung usai. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru sudah terpilih, dengan pola struktur organisasi yang berbeda dengan sebelumnya. Tulisan ini bukanlah menjadi sekadar bentuk apresiasi luar biasa kepada terpilihnya salah satu tokoh terbaik dari kalangan NU, di mana selama ini menjadi salah satu organisasi besar yang eksis di Indonesia dengan narasi Islam Nusantara yang terus menggema melalui konten-konten ramah di berbagai media. Ini baik, apalagi selama ini NU selalu bersanding dengan Muhammadiyah, salah satu organisasi besar dengan narasi Islam sejuk sebagai upaya menampilkan wajah Islam rahmatan lil ‘alamin.
Ada hal menarik dalam tatanan MUI periode baru. Salah satu permasalahan yang didengungkan oleh Persatuan Alumni 212 ialah tidak masuknya Tengku Zulkarnain dalam tatanan MUI lagi. Padahal sudah 22 tahun dirinya berada dalam pusaran kepengurusan MUI. Konon, Tengku Zul sangat progresif dan memberikan perubahan besar terhadap MUI selama ini.
Mengeluarkan Tengku Zul dan beberapa lainnya dari MUI, sangat disayangkan, misalnya oleh Novel Bamukmin selaku Wasekjen PA 212. Apalagi alasannya karena Tengku Zul kritis terhadap pemerintah. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, Novel menyampaikan bahwa seorang ulama memang harus menjadi oposisi dari setiap jalannnya pemerintahan.
Narasi “ulama harus menjadi oposisi dari setiap jalan pemerintahan” merupakan narasi yang berlebihan, untuk tidak mengatakannya keji. Sebab kekhawatiran yang ada pada Novel Bamukmin tentang kemungkinan terjadinya fatwa pesanan pemerintah dalam tubuh MUI menyebabkan citra MUI cacat dan, seolah-olah, negara adalah pihak yang zalim karena mengintervensi otoritas ulama.
Ini sangat jelas tidak masuk akal. Faktanya, kepengurusan MUI masa sekarang banyak ulama dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Mereka memiliki kemampuan agama yang mumpuni, sanad keilmuan yang jelas, juga komitmen persatuan dan kesatuan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi jika ditilik dari track-record sikap oposan Tengku Zul, justru ia yang sering membuat kegaduhan dalam tubuh MUI.
Misal, diungkapkan melalui Tweet-nya pada 28 November 2020. Gus Ulil, sapaan akrab dari Ulil Abshar Abdalla, menyinggung bahwa puncak konservatisme dalam tubuh MUI terjadi pada tahun 2017, ditandai dengan tidak bolehnya seorang non-Muslim menjadi gubernur. Akibatnya, Ahok terganjal menjadi gubernur DKI Jakarta, serta dirunut dengan kegaduhan-kegaduhan lainnya. Tidak hanya itu, pada tahun 2005-2012 mengenai persekusi atas Muhammadiyah, sehingga menyebabkan kegaduhan luar biasa di negara plural Indonesia ini.
Hal ini juga ini juga erat kaitannya dengan citra buruk MUI yang selama ini ditampilkan akibat adanya orang-orang seperti Tengku Zulkarnaen yang sering membuat kegaduhan dengan ucapan yang merisaukan serta menjadi “trouble maker” dalam tubuh MUI itu sendiri.
Barangkali ini juga menjadi sinyal bahwa sikap oposan yang ditunjukkan oleh Tengku Zulkarnaen dkk, tidak mencerminkan kritisnya pemikiran, kedalaman keilmuan agama dalam menyikapi kemanusiaan yang beragam, serta dangkalnya pemahaman atas Indonesia yang begitu beragam. Juga menjadi peringatan kepada Novel Benyamin bahwa perlunya narasi “ulama harus menjadi oposan pemerintah” bisa diluruskan kembali. Sebab sikap oposan yang ditonjolkan oleh Tengku Zulkarnaen menyebabkan kegaduhan, kekacauan bahkan kerusakan.
Pendek kata, tidak selamanya ulama itu mesti bertentangan dengan pemerintah. Sama dengan kenyataan bahwa tidak semua pemerintah itu buruk, tidak semua ulama oposan itu baik. Boleh jadi, oposan sekadar menjadi strategi belaka dalam perebutan politik kekuasaan itu sendiri. Jika demikian, maka tidak benar bahwa ulama harus menjadi oposan. Apalagi jika sikap oposisinya justru memantik perpecahan umat.
Leave a Comment