Harakatuna.com – Dalam wacana politik Iran, konflik besar kerap digambarkan sebagai “perang yang dipaksakan” (imposed wars), yaitu perang yang, menurut Iran, dipaksakan oleh kekuatan eksternal dan bukan dipilih sendiri oleh Teheran. Para pemimpin Iran menyebut tiga konflik dalam kerangka ini: Perang Iran-Irak (1980-1988), Perang Dua Belas Hari yang dilancarkan Israel pada Juni 2025 dan kemudian diikuti oleh AS, serta perang yang sedang berlangsung yang dimulai pada 28 Februari 2026 kemarin, ketika Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran.
Jarak 45 tahun antara konflik pertama dan kedua mencerminkan salah satu ciri penting dalam pandangan strategis Iran. Terlepas dari retorika keras dan demonstrasi kesiapan militernya, kepemimpinan politik dan militer negara itu secara historis justru berupaya menghindari perang langsung karena biaya politik dan ekonominya yang sangat besar.
Pola ini juga mencerminkan kecenderungan yang lebih dalam di kalangan elite kepemimpinan: keengganan menghadapi situasi yang datang secara tiba-tiba atau yang mereka rasa belum siap untuk menghadapinya. Respons Iran terhadap Arab Spring, misalnya, diwarnai kebingungan karena gelombang pemberontakan itu mengejutkan para pemimpinnya. Rasa keterkejutan yang serupa juga mewarnai reaksinya terhadap serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.
Budaya strategis ini membantu menjelaskan respons Iran terhadap perang yang sedang berlangsung: alih-alih mengejar kemenangan mutlak, prioritas Teheran adalah memastikan bahwa setiap upaya untuk menggulingkan rezimnya akan menimbulkan biaya regional dan global yang sangat besar.
Preferensi Iran untuk menghindari konfrontasi militer langsung juga terlihat dalam hubungannya dengan kekuatan Barat. Kekhawatiran terhadap program nuklir Iran meningkat pada Agustus 2002, ketika gambar pertama fasilitas nuklir Natanz dipublikasikan.
Pada tahun-tahun berikutnya, para pejabat Iran terlibat dalam berbagai putaran perundingan, mula-mula dengan negara-negara Eropa: Britania Raya, Prancis, dan Jerman, kemudian dengan kelompok P5+1: AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, bersama Jerman. Perundingan-perundingan ini mencerminkan preferensi lama Teheran untuk mengelola konfrontasi melalui diplomasi, bukan konflik militer langsung.
Situasi berubah drastis ketika AS, di bawah pemerintahan pertama Donald Trump, menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018. Sejak saat itu, Washington mengambil sikap yang jauh lebih agresif terhadap Iran, sementara Israel sangat mendukung garis keras tersebut dan terus mendorong opsi militer terhadap program nuklir Iran.
Ketegangan semakin meningkat pada Januari 2020 dengan pembunuhan Qassem Soleimani, yang secara luas dipandang sebagai arsitek strategi regional Iran dan hubungan negara itu dengan apa yang disebut sebagai “poros perlawanan”. Serangan tersebut menandai eskalasi dramatis dalam konfrontasi antara Washington dan Teheran serta memicu kekhawatiran akan pecahnya perang regional yang lebih luas.
Pembunuhan itu juga diiringi oleh penguatan kampanye ekonomi terhadap Iran melalui kebijakan yang dikenal sebagai “tekanan maksimum” (maximum pressure). Kampanye ini tidak hanya menargetkan Iran dari luar; ia juga membentuk kembali lanskap politik dan ekonomi di dalam negeri. Tekanan ekonomi memperdalam ketidakstabilan domestik Iran, memicu protes, dan meningkatkan ketegangan antara negara dan masyarakat.
Secara keseluruhan, perkembangan-perkembangan ini memperkuat keyakinan Teheran bahwa AS dan Israel sedang mempersiapkan landasan bagi konfrontasi militer dengannya.
Percepatan menuju opsi militer sebagian besar dapat ditelusuri pada peristiwa 7 Oktober. Setelah serangan terhadap Israel pada hari itu, para pemimpin Israel berargumen bahwa dukungan Iran terhadap Hamas membuat Teheran secara tidak langsung bertanggung jawab dan karenanya harus dimintai pertanggungjawaban. Sejak saat itu, Iran semakin sering muncul dalam daftar target strategis utama Israel.
Israel mulai mendorong perluasan konflik agar secara langsung melibatkan Iran, dimulai dengan upaya melemahkan Hizbullah, sekutu regional terkuat Iran. Langkah ini kemudian diikuti oleh serangkaian konfrontasi antara Israel dan jaringan regional Iran.
Ketegangan langsung meningkat pada April 2024, setelah pemboman konsulat Iran di Damaskus, yang secara luas dipandang sebagai serangan langsung Israel terhadap personel Iran.
Benturan-benturan ini menyerupai operasi persiapan yang mengarah pada Juni 2025, ketika Israel, dengan dukungan AS, melancarkan apa yang dipandang Iran sebagai perang nyata terhadapnya. Dari perspektif Teheran, perang tersebut merupakan upaya Israel untuk memaksakan aturan keterlibatan baru, berdasarkan keyakinan bahwa Iran dan sekutu-sekutu regionalnya telah melemah. Konflik itu berakhir dengan serangan Israel terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran: Fordow, Isfahan, dan Natanz.
Meskipun pertempuran berhenti, ketegangan tidak benar-benar mereda. Israel dan AS terus memberi sinyal bahwa putaran konfrontasi berikutnya masih mungkin terjadi, dan persiapan Israel untuk skenario tersebut semakin meningkat. Iran, pada bagiannya, juga tampak bersiap menghadapi putaran kedua.
Pada saat yang sama, tekanan internasional terhadap program nuklir Iran semakin meningkat. Muncul seruan untuk menghapus pengayaan uranium, memindahkan cadangan uranium yang telah diperkaya, serta membongkar program nuklir Iran, menyerupai model yang diterapkan Libya pada tahun 2003. Perundingan tetap berlangsung, tetapi banyak kalangan di Teheran meyakini bahwa pembicaraan tersebut kecil kemungkinan menghasilkan hasil yang berarti dan lebih berfungsi sebagai upaya membeli waktu bagi kemungkinan pengaturan militer.
Ketika perang ketiga yang “dipaksakan” akhirnya dimulai, tujuan Israel dan AS tampak lebih luas dibandingkan konfrontasi sebelumnya. Para pemimpin Iran semakin menyimpulkan bahwa perang di masa depan tidak hanya bertujuan merusak program nuklir, tetapi juga melemahkan atau bahkan menggulingkan sistem politik Iran.
Karena itu, para pemimpin Iran mulai mempersiapkan kemungkinan tersebut melalui berbagai langkah militer dan keamanan. Bagi kepemimpinan di Teheran, kelangsungan hidup rezim tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tetapi juga dengan keberlangsungan sistem politik yang berakar pada ideologi Islam Syiah. Para pejabat Iran pun mencoba membuat sejumlah konsesi dalam perundingan dengan harapan dapat menghindari konflik yang lebih luas, meskipun banyak yang meragukan bahwa diplomasi akan berhasil.
Perhitungan inilah yang membentuk persiapan Teheran menghadapi konfrontasi berikutnya. Ketika perang akhirnya pecah, dan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei terbunuh, bersama sejumlah komandan militer senior, Iran menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi konflik ini dengan cara yang berbeda.
Perilaku Iran dalam perang ini dibentuk oleh keyakinannya bahwa konflik tersebut bersifat eksistensial. Karena itu, inti strategi Teheran adalah meningkatkan biaya perang bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya bagi Iran sendiri.
Pada dasarnya, Iran memberi sinyal bahwa jika tujuan konflik adalah menjatuhkan sistem pemerintahan yang ada, maka kawasan yang lebih luas, bahkan mungkin sistem internasional, tidak akan tetap stabil. Logika ini menjelaskan mengapa Iran menargetkan infrastruktur ekonomi dan energi, termasuk sumber minyak, pasokan gas, serta Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini telah menyebabkan fluktuasi tajam di pasar global, dan gangguan lebih lanjut dapat mendorong harga energi melonjak secara signifikan.
Melalui strategi ini, Iran berusaha menunjukkan bahwa jatuhnya pemerintahan di Teheran tidak akan terjadi dengan mudah. Pada saat yang sama, para pemimpin Iran meyakini bahwa AS-Israel sedang menjalankan strategi kedua yang bertujuan melemahkan negara dari dalam.
Doktrin militer menunjukkan bahwa menggulingkan suatu sistem politik biasanya memerlukan pasukan darat, seperti yang terlihat dalam perang di Irak dan Afghanistan. Namun, skenario semacam itu tampaknya kecil kemungkinannya terjadi dalam kasus Iran.
Sebagai gantinya, Israel dan AS mungkin mencoba mendestabilisasi Iran dari dalam, dengan mendorong fragmentasi politik serta melemahkan institusi keamanan negara. Tujuannya adalah menguras kepemimpinan Iran secara politik dan militer hingga tidak lagi mampu mempertahankan diri.
Karena itu, perhatian semakin tertuju pada kemungkinan mempersenjatai kelompok oposisi, termasuk kelompok Kurdi dan gerakan yang beroperasi di wilayah perbatasan timur Iran dekat Pakistan dan Afghanistan. Teheran merespons dengan memperketat aparat keamanan dalam negeri serta mengerahkan kapasitas militer yang lebih besar ke wilayah-wilayah tersebut.
Dengan demikian, perang Februari 2026 tampak bergerak menuju arah yang jelas: entah menggulingkan sistem politik Iran atau mendorongnya hingga ke ambang keruntuhan. Meskipun AS mungkin tidak selalu sejalan dengan Israel dalam setiap detail taktis, keduanya tampaknya berbagi pandangan bahwa kepemimpinan Iran saat ini tidak boleh bertahan tanpa perubahan.
Sisa kepemimpinan Iran memahami hal ini dengan sangat jelas. Karena itu, mereka mengadopsi strategi untuk menaikkan biaya perang, baik secara ekonomi maupun dari sisi keamanan regional.
Pada saat yang sama, Israel tampaknya khawatir bahwa Donald Trump bisa saja secara tak terduga menghentikan konflik tersebut. Kekhawatiran ini mendorong Israel untuk mempercepat serangan yang bertujuan melemahkan kepemimpinan Iran secepat mungkin. Sebagai balasan, Teheran meningkatkan responsnya dengan menggunakan kemampuan militer yang masih dimilikinya.
Hasilnya adalah siklus eskalasi yang semakin intens, yang berisiko mengubah konfrontasi regional menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi dan strategis global. Dalam pengertian ini, strategi Iran bukanlah untuk memenangkan perang secara mutlak, melainkan untuk memastikan bahwa biaya perubahan rezim menjadi terlalu tinggi bagi para lawannya untuk ditanggung.
Leave a Comment