Harakatuna.com. Denpasar – Usai dikukuhkan, jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali masa khidmat 2025–2030 langsung menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di Hotel Harris Cokroaminoto, Denpasar, Jumat (28/2/2026).
Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH Masduki Baidlowi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman serta penguatan peran MUI sebagai “tenda besar” umat Islam. “MUI adalah tenda besar dan organisasi payung. Kita harus berkomitmen untuk terus memperbarui semangat dalam menjalankan program-program penting, khususnya di Bali,” ujar Masduki.
Ia menegaskan bahwa MUI bukan sekadar representasi organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, atau Persis. Mengacu pada data, lebih dari 30 persen umat Islam Indonesia tidak tergabung dalam ormas tertentu, tetapi tetap berada dalam naungan dan rujukan MUI.
Dakwah Digital dan Pergeseran Otoritas
Masduki juga menyoroti perubahan besar dalam pola dakwah seiring dominasi generasi muda di Indonesia. Menurutnya, sekitar 64 persen penduduk Indonesia merupakan generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha yang tumbuh sebagai digital native.
Ia mengingatkan adanya pergeseran otoritas keagamaan dari figur ulama secara fisik menuju sistem algoritma media sosial. “Strategi dakwah lama tidak lagi cukup efektif untuk menjangkau anak muda yang kritis dan cerdas. Kita harus mengadopsi metodologi dakwah digital agar tidak ditinggalkan generasi muda,” tegas mantan anggota DPR RI tersebut.
Masduki juga mengajak umat Islam di Bali untuk menjadi bagian integral dari ekosistem kemasyarakatan. Dengan jumlah umat Islam di Bali sekitar 500 ribu jiwa atau sekitar 10 persen dari total populasi, menurutnya, keterbukaan dan kerja sama dengan masyarakat mayoritas serta pemerintah daerah menjadi kunci menjaga harmoni.
Ia memuji kearifan lokal Bali, termasuk sistem Subak yang diakui dunia sebagai model pembangunan berbasis gotong royong dan inklusivitas. “Jangan membangun komunitas yang eksklusif karena itu bisa memicu radikalisme. Kita harus menyatu dalam kemasyarakatan, bekerja sama secara ekonomi, dan membangun kerukunan secara evolusioner,” tandasnya.
Pesan serupa disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Asisten I Pemerintah Provinsi Bali, Dewa Mahendra Putra. Gubernur menilai arus informasi yang berubah cepat menuntut adaptasi semua pihak, termasuk tokoh agama. “Saya memohon kepada para ulama untuk memberikan narasi yang menyejukkan, mencerahkan, dan mempersatukan untuk mencegah terjadinya radikalisme. Mari kita jaga keamanan Bali, karena pariwisata sangat tergantung pada kenyamanan dan kedamaian,” seru Koster.
Di sektor ekonomi, ia juga mengajak ulama membumikan ekonomi syariah yang bersinergi dengan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat.
Ulama Harus Adaptif
Ketua MUI Provinsi Bali, KH Mahrusun Hadiyono, menegaskan bahwa ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan masyarakat harus peka terhadap perubahan zaman. “Metode dan cara kerja ulama sebagai khadimul ummah harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih,” ujarnya.
Ia meminta jajaran pengurus yang baru dikukuhkan untuk mengakselerasi program kerja dengan pendekatan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan umat.
Sementara itu, Ketua Panitia Feri Hendri melaporkan bahwa dalam rangkaian Pengukuhan dan Mukerda I yang mengusung tema Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Masyarakat Bali yang Sejahtera dan Berkeadilan, MUI Bali juga menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah BUMN, antara lain Bulog dan Pegadaian Syariah, guna mendukung penguatan ekonomi umat.
Melalui Mukerda I ini, MUI Bali diharapkan mampu merumuskan program strategis yang adaptif, inklusif, serta berkontribusi dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di Pulau Dewata.
Leave a Comment