Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa terorisme masih menjadi ancaman global yang persisten dan semakin adaptif, terutama dengan memanfaatkan ruang digital sebagai medium baru pergerakan dan propaganda.
Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menyampaikan bahwa isu terorisme hingga kini tetap menjadi perhatian serius masyarakat internasional. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi panel di Jakarta, Rabu (18/2). “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa terorisme ini tetap menjadi ancaman global,” ujar Komjen Pol. Eddy sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Eddy, PBB menggunakan istilah persisten dan adaptif untuk menggambarkan karakter jaringan terorisme saat ini. Artinya, jaringan tersebut tetap menjadi bahaya laten, bersifat berkelanjutan, dan mampu menyesuaikan strategi dengan dinamika perkembangan zaman.
Ia menjelaskan, jika sebelumnya kelompok teror memanfaatkan media fisik seperti selebaran, majalah, dan berbagai sarana informasi konvensional untuk menyebarkan propaganda dan hasutan, kini pola tersebut telah bertransformasi ke ruang digital. “Kalau dahulu mereka bergerak secara fisik dengan berbagai media informasi, sekarang mereka beralih ke ruang digital,” katanya.
Eddy mengungkapkan, transformasi pergerakan terorisme global juga terlihat dari perubahan struktur organisasi. Dari yang sebelumnya terpusat dan hierarkis, kini menjadi lebih terdesentralisasi. Selain itu, pergerakan yang semula berbasis penguasaan wilayah berubah menjadi aktivitas di dunia maya, serta munculnya pola lone wolf atau sel-sel mandiri yang bergerak secara individual.
Dalam merespons dinamika tersebut, Eddy menegaskan Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan merujuk pada strategi global yang ditetapkan PBB. Pasca tragedi Bom Bali I, pemerintah Indonesia segera menyusun regulasi, termasuk melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme.
Selain regulasi, pemerintah juga membentuk sejumlah lembaga penanganan terorisme, termasuk BNPT, untuk mengimplementasikan empat pilar dalam United Nations Global Counter Terrorism Strategy atau Strategi Kontra Terorisme Global PBB.
Keempat pilar tersebut meliputi upaya mengatasi kondisi yang mendorong berkembangnya terorisme, mencegah dan memerangi terorisme, membangun kapasitas negara serta memperkuat peran PBB, serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Lebih jauh, Eddy menekankan bahwa pendekatan penanggulangan terorisme tidak semata-mata melalui penegakan hukum. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan memperkuat dialog, meningkatkan literasi, dan mengkaji secara mendalam akar permasalahan yang melatarbelakangi munculnya ekstremisme berbasis kekerasan.
Dalam konteks pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, Indonesia mengacu pada tujuh pilar utama, yakni kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, penegakan hukum, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, kerja sama dan kemitraan, serta kerja sama internasional.
Di tingkat global, Indonesia juga aktif memperkuat kolaborasi internasional. Eddy menyebut pengalaman empiris Indonesia dalam menangani terorisme menjadi rujukan bagi sejumlah negara. “Beberapa kerja sama internasional terjadi karena kelebihan Indonesia dalam menangani secara empiris, sehingga banyak negara belajar dari Indonesia tentang bagaimana strategi melakukan penanggulangan terorisme,” ujar Eddy.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi panel bertajuk “Kewaspadaan Nasional” pada kegiatan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Forum strategis P4N Lemhannas yang berlangsung selama sekitar lima bulan 15 hari itu diikuti peserta dari unsur TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan non-ASN. Melalui forum tersebut, Eddy berharap terbangun pemahaman komprehensif mengenai kewaspadaan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan multidimensi.
Kehadiran Kepala BNPT dalam forum itu sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional serta memastikan upaya penanggulangan terorisme berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis global.
Leave a Comment