Harakatuna.com – Setelah berbulan-bulan kekerasan, kematian massal, dan kehancuran yang belum sepenuhnya berhenti, dunia internasional mulai mengganti register untuk Palestina: dari kejahatan perang ke rencana masa depan. Gaza tidak lagi dibicarakan sebagai ruang hidup sebuah bangsa, melainkan sebagai masalah teknis yang harus dikelola. Gagasan bernama Board of Peace muncul, bukan sebagai jawaban atas ketidakadilan, melainkan sebagai upaya menutup luka sebelum ia diakui.
Bagi mereka yang hidup di luar Gaza, perubahan bahasa ini mungkin terasa seperti kemajuan. Ada fase, ada komite, ada peta jalan. Namun bagi mereka yang masih berada di dalam reruntuhan, perubahan itu justru menandai masa depan sedang dirancang tanpa persetujuan mereka. Hak digeser oleh efisiensi, keadilan digantikan oleh stabilitas, dan tuntutan akuntabilitas diperlakukan sebagai hambatan administratif. Gaza diperlakukan bukan sebagai masyarakat dengan hak politik, melainkan sebagai proyek pascakonflik dengan target dan tenggat waktu.
Di level global, Board of Peace dipromosikan sebagai terobosan. Dipimpin langsung oleh Donald Trump, badan ini diklaim akan mengatasi kebuntuan internasional dan menggantikan peran lembaga multilateral yang dianggap gagal. Namun sejak awal, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal efektivitas, melainkan legitimasi.
Piagamnya menekankan stabilitas dan tata kelola, tetapi menghindari bahasa demokrasi, persetujuan rakyat, dan pertanggungjawaban. Kekuasaan terpusat pada satu figur, dengan hak veto pribadi dan seleksi anggota berdasarkan kedekatan politik, bukan mandat publik. Alih-alih memperbaiki krisis multilateralisme, Board of Peace justru mempersonalisasi tata kelola konflik global.
Kecurigaan terhadap badan ini tidak datang dari satu arah saja. Media arus utama Barat mempertanyakan ambisinya yang berlebihan dan potensinya merusak sistem internasional yang sudah rapuh. Di sisi lain, dari Afrika terdengar kritik yang lebih struktural: Board of Peace dinilai meminggirkan Afrika Sub-Sahara sama sekali, sekaligus menciptakan struktur paralel yang melemahkan PBB dan Uni Afrika. Konflik-konflik di Selatan Global kembali dibahas dan ditentukan tanpa keterwakilan mereka, mengulang pola lama di mana dunia yang terdampak justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Di titik inilah pertanyaan tentang Board of Peace menjadi jauh lebih besar dari Gaza semata. Ketika perdamaian diperlakukan sebagai proyek teknokratis, ketika stabilitas dipisahkan dari keadilan, dan ketika tata kelola global dijalankan tanpa persetujuan mereka yang akan hidup dengan akibatnya, kita patut bertanya: apakah ini benar-benar upaya membangun perdamaian, atau justru bentuk baru kolonialisme global?
Saat Gaza Diubah Jadi Proyek
Perubahan paling menentukan dalam cara dunia memperlakukan Gaza tidak terjadi ketika bom pertama dijatuhkan, melainkan ketika bahasa yang digunakan untuk membicarakannya berganti. Setelah fase kehancuran masif, kematian sipil, kelaparan, dan pengungsian yang belum sepenuhnya berhenti, Gaza direpresentasikan sebagai masalah pascakonflik. Dari sini, logika baru masuk: bukan logika hak, melainkan logika manajemen. Bukan lagi pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab, tetapi bagaimana wilayah ini bisa “distabilkan”.
Penderitaan tidak dihapus, tetapi diredam. Ia tidak disangkal, namun diperlakukan sebagai latar belakang yang harus segera ditinggalkan agar perencanaan masa depan bisa dimulai. Bahasa “fase”, “transisi”, “komite”, dan “tata kelola” menggantikan bahasa keadilan dan akuntabilitas. Gaza tidak lagi dibicarakan sebagai masyarakat yang memiliki hak politik, melainkan sebagai ruang yang harus diadministrasikan agar krisis tidak terus mengganggu kesadaran moral dunia luar. Dengan kata lain, tragedi diubah menjadi persoalan teknis.
Inilah inti dari apa yang disebut banyak pengamat sebagai managerial turn dalam penanganan Gaza. Ketika konflik dipindahkan dari ranah politik ke ranah administratif, tuntutan paling mendasar dianggap tidak praktis, terlalu kompleks, atau bahkan menghambat stabilisasi. Yang diprioritaskan bukan lagi pemulihan agensi rakyat Palestina, melainkan pemulihan ketertiban bagi pihak-pihak yang tidak hidup dengan konsekuensi konflik tersebut.
Pendekatan ini menjadi semakin problematik ketika diwujudkan dalam bentuk komite teknokratis yang diklaim netral dan profesional. Pelabelan teknokratis sering disalahpahami sebagai non-politis, padahal justru sebaliknya: ia adalah bentuk depolitisasi yang disengaja. Dengan memindahkan pengambilan keputusan ke tangan administrator yang ditunjuk, bukan dipilih, konflik direduksi menjadi persoalan layanan dan koordinasi. Keahlian administratif diperlakukan seolah-olah bisa menggantikan legitimasi politik, padahal legitimasi hanya lahir dari persetujuan dan akuntabilitas kepada masyarakat yang diperintah.
Masalahnya, sebuah komite tidak dapat menjalankan pemerintahan bermakna jika ia tidak menguasai batas wilayah, pergerakan penduduk, keamanan, dan akses sumber daya. Dalam konteks Gaza, kondisi-kondisi ini tetap berada di luar kendali Palestina. Yang terjadi bukanlah pemerintahan sendiri, melainkan manajemen yang didelegasikan di bawah kendali eksternal. Administrator lokal menjalankan fungsi implementatif, sementara keputusan strategis tetap diambil di tempat lain. Ini memungkinkan pihak luar mengklaim adanya “kepemilikan lokal” tanpa benar-benar menyerahkan kekuasaan.
Mengubah Gaza menjadi proyek juga memiliki fungsi psikologis dan politis yang penting bagi dunia internasional. Ketika ada rencana, investor, dan kerangka tata kelola, krisis seolah-olah telah memasuki tahap yang dapat ditangani. Kejahatan dipindahkan ke masa lalu, meskipun dampaknya masih berlangsung. Dengan cepatnya peralihan dari kehancuran ke perencanaan, tercipta semacam amnesti diam-diam: tidak ada tuntutan serius untuk pertanggungjawaban, karena perhatian sudah dialihkan ke “hari setelahnya”. Manajemen menjadi lebih mudah daripada keadilan.
Bahaya terbesar dari pendekatan ini terletak pada apa yang ia abaikan. Ketika perbatasan tetap dikontrol dari luar, ketika perpindahan penduduk didorong tanpa jaminan hak kembali, dan ketika pembangunan dirancang tanpa menjawab pertanyaan tentang kepemilikan tanah, ingatan, dan pemulihan hak, administrasi berubah menjadi tirai. Ia menutupi proses disposesi yang berjalan perlahan, tetapi sistematis. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan tidak memulihkan luka politik; ia justru membingkainya ulang agar bisa diterima.
Dengan demikian, menjadikan Gaza sebagai proyek bukanlah solusi netral atas kehancuran, melainkan pilihan politik dengan konsekuensi besar. Ia menormalisasi situasi yang seharusnya dipersoalkan, mengganti tuntutan keadilan dengan indikator stabilitas, dan mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang bisa dikelola. Inilah konteks di mana Board of Peace harus dibaca sebagai bagian dari logika yang lebih luas: perdamaian tanpa persetujuan, dan stabilitas yang dibangun di atas penghapusan hak.
Board of Peace; Neo-Kolonialisme Global
Jika Gaza adalah laboratorium awalnya, maka Board of Peace adalah arsitekturnya. Apa yang diuji di satu wilayah pascahancur kini ditawarkan sebagai model tata kelola konflik global. Di sinilah persoalan Board of Peace berhenti menjadi isu kemanusiaan semata dan berubah menjadi persoalan kekuasaan dunia. Bukan lagi soal bagaimana Gaza dibangun kembali, melainkan siapa yang berhak merancang perdamaian, atas nama siapa, dan dengan mekanisme apa.
Secara formal, Board of Peace dipresentasikan sebagai terobosan untuk mengatasi kebuntuan sistem multilateral. Namun desainnya justru bergerak ke arah sebaliknya. Kekuasaan terpusat secara ekstrem pada satu figur, Trump, dengan hak veto pribadi, kewenangan memilih anggota, serta kemampuan menggunakan tekanan ekonomi terhadap negara yang enggan ikut. Ini bukan sekadar penyimpangan prosedural; ini adalah personalisasi tata kelola global. Perdamaian dihasilkan melalui kehendak politik seorang aktor yang memosisikan dirinya di atas institusi.
Di sinilah Board of Peace mulai menyerupai bentuk baru kolonialisme global. Bukan kolonialisme klasik dengan pendudukan langsung, melainkan kolonialisme manajerial yang bekerja melalui administrasi, investasi, dan stabilisasi. Kekuasaan tidak lagi tampil sebagai dominasi terang-terangan, tetapi sebagai koordinasi teknis yang “masuk akal”. Konflik tidak diselesaikan dengan memulihkan hak, melainkan dengan mengelolanya agar tidak mengganggu tatanan internasional yang ada.
Kritik terhadap model ini tidak hanya datang dari Gaza atau dari pengamat progresif. Media arus utama Barat sendiri mempertanyakan legitimasi dan bahaya Board of Peace sebagai alternatif atas United Nations. Masalahnya bukan sekadar apakah PBB efektif atau tidak melainkan bahwa Board of Peace tidak menawarkan reformasi, melainkan penggantian. Ia memintas multilateralisme, bukan memperbaikinya. Ketika kekuasaan global dipindahkan dari forum yang akuntabel ke struktur privat yang dikendalikan segelintir elit, krisis legitimasi tidak diatasi; ia diperdalam.
Dari Afrika, kritiknya bahkan lebih tajam. Tidak ada satu pun negara Afrika Sub-Sahara yang diikutsertakan dalam Board of Peace. Padahal kawasan inilah yang selama puluhan tahun menjadi objek utama intervensi perdamaian internasional. Dengan menciptakan struktur paralel yang melemahkan PBB dan African Union, Board of Peace berisiko mengosongkan arsitektur perdamaian yang telah dibangun selama beberapa dekade. Konflik Global South kembali dibicarakan tanpa Global South di meja pengambilan keputusan.
Ketidakhadiran Afrika bukan kebetulan teknis; ia mencerminkan logika seleksi yang menjadi inti Board of Peace. Stabilitas diprioritaskan di wilayah-wilayah yang relevan secara geopolitik dan ekonomi bagi kekuatan besar, sementara kawasan lain diperlakukan sebagai latar belakang. Dalam konfigurasi ini, perdamaian menjadi komoditas strategis: ia dikerjakan di tempat tertentu, diabaikan di tempat lain, dan selalu tunduk pada kepentingan pihak yang mengelola prosesnya.
Lebih jauh, Board of Peace memperkenalkan logika transaksional ke dalam resolusi konflik. Perdamaian diperlakukan seperti kesepakatan bisnis: cepat, pragmatis, dan minim perhatian pada implementasi jangka panjang. Namun konflik bersenjata bukan transaksi properti. Tanpa institusi yang kuat, mekanisme penegakan, dan akuntabilitas politik, kesepakatan hanya menjadi jeda sementara sebelum kekerasan kembali muncul. Dalam model ini, kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan struktural, melainkan sebagai risiko yang bisa diterima.
Inilah mengapa menyebut Board of Peace sebagai neo-kolonialisme global bukanlah hiperbola retoris. Ia bekerja dengan pola lama dalam kemasan baru: pengambilan keputusan terpusat, pengabaian persetujuan rakyat terdampak, dan pengelolaan wilayah konflik demi stabilitas eksternal. Bedanya, semua itu kini dibungkus dengan bahasa perdamaian, investasi, dan efisiensi. Kekuasaan tidak lagi tampil kasar, tetapi bersih, teknokratis, dan mudah dijual kepada publik global.
Pertanyaan kuncinya bukan apakah Board of Peace bisa menghasilkan ketenangan jangka pendek, melainkan jenis dunia apa yang sedang ia bangun. Dunia di mana perdamaian ditentukan oleh segelintir aktor kuat, atau dunia di mana perdamaian berakar pada hak, persetujuan, dan keadilan. Jika Gaza dijadikan proyek, dan dunia dijadikan ruang eksperimen, maka Board of Peace bukanlah jalan keluar dari kolonialisme. Ia adalah evolusi kolonialisme itu sendiri.
Leave a Comment