Harakatuna.com – Beberapa waktu lalu, saya menerima sebuah konten video Jubir HTI, Ismail Yusanto, soal Board of Peace (BoP). Ia mengkritik keras Presiden Prabowo karena bergabung dengan organisasi pseudo-perdamaian ala Trump itu. Sampai pada bagian di mana Yusanto menyoal integritas Indonesia dalam politik internasional, saya setuju. Namun, ketika Yusanto diam-diam mengajak penonton untuk kembali kepada khilafah HTI sebagai antitesis BoP, saya sangat tidak setuju. Itu konten yang ngawur.
Isu Board of Peace dan Palestina hari ini tidak lagi sekadar soal diplomasi internasional. Ia menjadi arena perebutan makna dan legitimasi politik. Pemerintah memandang keterlibatan dalam BoP sebagai momentum historis untuk mendorong penyelesaian konflik Gaza, namun respons masyarakat terpolarisasi dalam benturan ideologis seoerti yang di-framing Yusanto dan HTI. Palestina seolah diperebutkan oleh berbagai agenda politik yang saling kontradiktif.
Reaksi keras Yusanto, sebagai representasi HTI, terhadap BoP yang dianggap proyek kolonialisme pasca-genosida, alat neo-kolonial AS, dan bentuk pengkhianatan negara-negara Muslim terhadap Palestina, tak bisa diterima begitu saja. Kemarahan tersebut lahir dari kegelisahan ideologis bahwa konflik Palestina akan bergerak ke arah stabilisasi sehingga propaganda khilafah nanti tak lagi laku. Bagi HTI, itu merupakan ancaman eksistensial bagi narasi perjuangan mereka sendiri.
Kegelisahan tersebut bahkan melahirkan pola komunikasi yang semakin problematik. Selain narasi ideologis yang terang-terangan, muncul pula artikel-artikel dengan identitas yang disamarkan, menggunakan label ‘pemerhati’ atau ‘analis’, dengan bahasa geopolitik dan akademik yang tampak netral. Namun, di bagian akhir, tulisan-tulisan ini selalu berujung pada seruan yang sama: delegitimasi politik negara-bangsa dan penegasan khilafah sebagai satu-satunya solusi.
Pola tersebut, saya pikir, sangat gamblang memperlihatkan bahwa yang sedang berlangsung adalah upaya sistematis HTI untuk memanfaatkan isu Palestina sebagai pintu masuk propaganda ideologis guna merusak konsensus kebangsaan dan mencederai legitimasi NKRI itu sendiri.
Memang, menolak propaganda HTI tidak otomatis berarti menelan mentah-mentah agenda geopolitik AS dan para aktor Zionis di balik BoP. Fakta bahwa BoP diinisiasi oleh Donald Trump, lelaki tua yang fasis dan menganut Zionisme, tidak bisa diabaikan. Ada risiko BoP dijadikan alat stabilisasi sepihak, pengamanan kepentingan Israel, dan normalisasi ketidakadilan struktural terhadap rakyat Palestina. Kritik terhadap aspek tersebut sah, karena kebarbaran Barat memang tidak bisa dibiarkan.
Maka, posisi saya di sini jelas, yaitu mendukung BoP sebagai alternatif perjuangan Palestina namun bukan berarti menjadi kacung Trump atau penumpang gelap Zionisme. Dukungan saya, dan sebaiknya Anda juga, bersifat kritis dan berpihak pada korban, bukan pada elite global. Palestina tidak boleh direduksi jadi instrumen politik AS, tetapi juga tidak boleh disandera ideologi transnasional yang selalu kontra NKRI. Kepentingan HTI itu ideologis, bukan benar-benar pro-Palestina.
Artinya, posisi Indonesia harus berpijak pada amanat konstitusi: menentang penjajahan dalam segala bentuknya dan berkontribusi aktif untuk kemerdekaan Palestina. Ini menuntut keberanian terlibat sekaligus tidak larut dalam agenda kekuatan besar maupun propaganda ideologis yang mendestruksi kedaulatan nasional. Saya menawarkan perjuangan Palestina yang rasional, konstitusional, dan berorientasi pada keselamatan serta martabat rakyat Palestina itu sendiri.
Mengapa HTI Fobia Board of Peace?
Penolakan keras kelompok HTI terhadap BoP sejak awal menunjukkan gejala yang tidak proporsional. Bahkan sebelum mekanisme tersebut berjalan, sebelum mandat operasionalnya teruji, dan sebelum dampaknya terhadap warga Gaza bisa dievaluasi, HTI telah memosisikannya sebagai kejahatan global dan pengkhianatan terhadap umat. Intensitas reaksi mereka menandakan bahwa yang dipermasalahkan HTI ialah ancaman ideologis yang mereka rasakan, yaitu agenda khilafah.
Jika ditelusuri dari narasi resmi HTI, misalny wesbsite Muslimah News, BoP dipandang berbahaya karena berpotensi menggeser konflik Palestina keluar dari kerangka ideologis yang selama ini mereka rawat. Dalam konstruksi HTI, Palestina merupakan simbol permanen ketertindasan umat yang bisa dijadikan bahan bakar legitimasi proyek khilafah. Ketika konflik Palestina mau distabilisasi, maka HTI melihatnya sebagai upaya membuat khilafah tak lagi laku.
Fobia tersebut tampak jelas, misalnya, dalam narasi Yusanto yang menyamakan BoP dan proyek New Gaza sebagai kolonialisme pasca-genosida. BoP langsung mereka tempatkan sebagai musuh ideologis yang mesti ditolak total. Ukuran keberhasilan suatu kebijakan tak diukur dari keselamatan masyarakat Gaza atau peluang meredakan konflik, melainkan apakah kebijakan tersebut membuka jalan bagi jihad ideologis HTI atau apakah propaganda khilafah masih efektif atau malah tidak.
Ketakutan ideologis HTI tersebut melahirkan strategi komunikasi yang berbahaya. HTI menggunakan figur ‘pemerhati’ dan bahasa geopolitik yang netral untuk menyampaikan pesan yang sama. Kritik terhadap BoP dibungkus dengan istilah imperialisme dan analisis kebijakan luar negeri AS, seolah merupakan pandangan akademik yang independen. Namun, arah narasi selalu bermuara pada seruan penolakan negara-bangsa dan penegasan khilafah sebagai satu-satunya solusi.
Dengan kata lain, yang dipertahankan HTI bukanlah perjuangan atas Palestina, melainkan keberlanjutan pengaruh ideologis HTI di tengah umat. Ketika Indonesia ambil posisi dan mengklaim peran moral serta politik atas Palestina, HTI kehilangan ruang untuk memonopoli wacana pembelaan umat dan meminggirkan legitimasi NKRI. Maka, fobia HTI terhadap Board of Peace adalah refleksi ketakutan ideologis bahwa Palestina nantinya tak lagi berada dalam cengkeraman narasi konflik abadi yang mereka butuhkan: memasarkan khilafah. Lantas, bagaimana dengan Trump?
Palestina di Bawah Kegilaan Trump dan Zionisme
Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, membuat keterangan bahwa BoP itu sarat problematik. Sebagian statement-nya sangat tepat, terutama yang mengarah ke pesimisme. Mendukung BoP tidak berarti menutup mata terhadap fakta bahwa inisiatif ini lahir dari figur Trump yang agak gila dan memanfaatkan konflik global sebagai panggung pencitraan kekuasaan. Di sekitar BoP banyak kepentingan yang dekat dengan Zionisme, yang sejak lama memandang Palestina bukan sebagai bangsa berdaulat, melainkan sebagai variabel keamanan regional.
Namun, saya pikir, kritik keras terhadap Trump dan Zionisme tidak perlu otomatis berujung pada penolakan setiap mekanisme yang lahir dari Barat. Palestina hari ini berada dalam kondisi yang tidak memberi kemewahan untuk menunggu solusi ideal yang sempurna secara moral dan ideologis. Rakyat Gaza hidup di bawah reruntuhan, blokade, dan kekerasan yang destruktif, menutup kemungkinan alternatif atas nama kemerdekaan merupakan penolakan ideolog yang dogmatis yang tak perlu diuraikan. HTI takut, teramat takut, sekali lagi, propaganda tidak lagi laku di mayarakat.
Padahal, BoP merupakan instrumen penjamin keadilan, bukan pula solusi final bagi kemerdekaan Palestina. Tetapi sebagai instrumen, BoP perlu melibatkan negara-negara non-Barat, termasuk Indonesia, dalam menentukan arah pasca-konflik Gaza. Zionisme yang menormalisasi penjajahan dan genosida, dan ideologi transnasional yang memelihara konflik tanpa horizon penyelesaian, keduanya harus dilawan. Keduanya, jujur saja, sama-sama ada dalam koridor ekstremisme.
Sikap menerima BoP sebagai alternatif yang layak diuji justru berangkat dari tanggung jawab moral. Dukungan terhadap BoP yang saya maksud di sini perlu disertai penolakan tegas terhadap dominasi Trump, terhadap peran aktor Zionis yang berpotensi mengamankan kepentingan sepihak, serta terhadap skema apa pun yang mengorbankan kedaulatan dan suara rakyat Palestina sendiri. Artinya, keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak boleh dipahami sebagai kepatuhan pada AS. Apa yang Yusanto narasikan dalam video HTI sama sekali keliru, dan mereka sengaja melakukannya.
Bagi Palestina, Indonesia harus hadir sebagai penekan moral dan politik yang menuntut perlindungan warga sipil Gaza, memastikan keterlibatan nyata rakyat Palestina dalam setiap proses, serta menolak segala bentuk normalisasi penjajahan yang dibungkus jargon perdamaian. Tanpa sikap tersebut, BoP memang berisiko jadi alat stabilisasi yang menguntungkan penjajah, persis semua kekhawatiran yang disampaikan Dino Patti Djalal beberapa hari lalu.
Sekali lagi, menerima Board of Peace sebagai alternatif bukanlah tanda kepasrahan, melainkan pilihan strategis di tengah keterbatasan diplomasi. Bergabung dengan BoP adalah jalan yang sulit: ikut Barat tanpa tunduk Zionisme, mendukung AS tanpa menjadi kacung Trump, dan mencoba setiap celah yang mungkin demi keselamatan serta martabat rakyat Palestina. Dalam situasi seburuk Gaza hari ini, keberanian bergabung BoP adalah wujud konsistensi pada konstitusi. Namun, sekali lagi, perkembangan ke depan tetap perlu dipantau.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment