Harakatuna.com – Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) telah memantik perdebatan luas di ruang publik. Di tengah situasi global yang kian terpolarisasi, langkah tersebut segera disambut hujatan emosional. Prabowo dituduh sebagai “antek Amerika”, “Zionis”, bahkan dianggap telah meninggalkan komitmen historis Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
Tuduhan-tuduhan ini bergema keras, terutama di media sosial, dan dengan cepat membentuk opini hitam-putih yang menyederhanakan persoalan kompleks menjadi sekadar soal keberpihakan moral. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, keputusan ini tidak sesederhana itu. Ia tidak lahir dari pengkhianatan nilai, melainkan dari kalkulasi geopolitik dan ekonomi global yang jauh lebih rumit, di mana kepentingan Palestina justru tidak ditinggalkan, melainkan diperjuangkan dari medan yang berbeda.
Selama puluhan tahun, Indonesia dan banyak negara berkembang hidup dalam sistem global yang tampak netral di permukaan, tetapi timpang dalam praktik. Ekspor meningkat, sumber daya alam dieksploitasi, namun kesejahteraan nasional tak pernah sebanding dengan nilai yang dihasilkan. Inilah paradoks klasik negara berkembang: kaya di perut bumi, miskin di neraca keuangan.
Salah satu penyebab utamanya adalah capital flight, yakni aliran keluar kekayaan nasional melalui mekanisme keuangan global yang legal namun tidak adil. Devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri, melainkan berputar di pusat-pusat finansial dunia yang selama ini menjadi jantung kekuasaan ekonomi global.
Ketika Indonesia mencoba keluar dari jebakan ini melalui kebijakan strategis seperti pelarangan ekspor nikel mentah demi hilirisasi industri, reaksi yang datang justru bukan dukungan, melainkan tekanan. Gugatan Uni Eropa ke WTO menjadi bukti nyata bahwa hukum internasional kerap digunakan sebagai alat untuk menjaga kepentingan negara maju.
Indonesia diminta patuh pada aturan main global yang sejak awal tidak dirancang untuk menguntungkan negara berkembang. Kita dipersilakan menggali tanah sendiri, tetapi dilarang naik kelas menjadi produsen bernilai tambah. Inilah wajah penjajahan modern: tanpa senjata, tanpa penjajah fisik, tetapi dengan regulasi, perjanjian, dan institusi global.
Dalam konteks inilah istilah “penjara finansial global” menemukan relevansinya. Sistem keuangan internasional bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan arena politik kekuasaan. Jaringan yang sering disebut sebagai “The Spider’s Web” menggambarkan bagaimana kekayaan negara berkembang disedot, dialirkan, dan disembunyikan di yurisdiksi aman melalui perusahaan multinasional, skema pajak, dan utang.
Negara-negara kaya sumber daya dipaksa terus bergantung pada pinjaman, sementara hasil kekayaannya sendiri mengendap di luar jangkauan. Board of Peace lahir dari ketegangan terhadap tatanan lama ini. Ia muncul bukan sebagai organisasi idealis yang bersih dari kepentingan, melainkan sebagai produk konflik elite global. Kritik terhadap IMF, World Bank, dan jaringan NGO internasional tidak hanya datang dari negara berkembang, tetapi juga dari sebagian elite negara maju yang melihat bagaimana globalisme finansial menghancurkan industri domestik mereka.
Donald Trump dan lingkarannya, misalnya, memusuhi sistem global lama bukan karena solidaritas pada dunia ketiga, tetapi karena sistem itu juga merugikan Amerika Serikat sendiri. Namun dalam geopolitik, motif tidak selalu menentukan kegunaan. Yang penting adalah celah. Dan Prabowo melihat celah itu.
Masuknya Prabowo ke Board of Peace bukan berarti tunduk pada Amerika Serikat atau Israel. Sebaliknya, langkah ini mencerminkan pendekatan realisme geopolitik: menggunakan ruang yang tersedia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan global dari dalam. Politik internasional bukan panggung moral murni. Ia adalah arena tarik-menarik kepentingan, di mana absen dari meja perundingan sering kali berarti kehilangan suara sama sekali.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, menjauh dari forum-forum strategis justru berisiko membuat Indonesia terpinggirkan. Di titik inilah analisis mengenai Palestina menjadi krusial. Tuduhan bahwa Prabowo meninggalkan Palestina gugur ketika kita melihat sikap dan dukungan dari tokoh-tokoh kunci yang selama ini konsisten membela perjuangan rakyat Palestina.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, secara terbuka mendukung keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace. Dukungan ini bukan tanpa alasan. Yahya menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian justru merupakan bentuk ikhtiar agar Indonesia tidak pernah absen dalam upaya membantu Palestina.
Menurut Yahya, dunia internasional sedang berada dalam masa penuh ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, dukungan terhadap Palestina tidak cukup hanya dengan pernyataan moral dari luar. Diperlukan kehadiran nyata di forum-forum strategis global, meskipun forum tersebut tidak steril dari kepentingan besar. Bergabung dengan Board of Peace, dalam pandangan Yahya, sejalan dengan komitmen abadi Indonesia terhadap perjuangan Palestina, karena membuka ruang untuk mencari jalan paling efektif dalam memperjuangkan masa depan rakyat Palestina.
Yahya juga tidak menutup mata terhadap risiko. Ia mengakui bahwa Dewan Perdamaian berpotensi dicampuri kepentingan Amerika Serikat maupun Israel. Namun justru karena itulah Indonesia perlu hadir. Jika forum tersebut hanya diisi oleh aktor-aktor yang membawa kepentingan sepihak, maka suara Palestina akan semakin tenggelam. Kehadiran Indonesia di dalam dewan itu diharapkan menjadi penyeimbang, menjadi saluran untuk terus menyuarakan kepentingan Palestina dari dalam, bukan sekadar berteriak dari luar tanpa daya pengaruh.
Pernyataan Yahya Cholil Staquf ini penting karena menunjukkan bahwa langkah Prabowo tidak berdiri sendirian, apalagi bertentangan dengan konsensus moral bangsa. NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia memahami bahwa perjuangan Palestina hari ini membutuhkan strategi yang lebih canggih daripada sekadar slogan. Dunia tidak bergerak oleh kecaman semata, tetapi oleh negosiasi, tekanan, dan kehadiran di pusat-pusat pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, berjuang dari dalam bukanlah bentuk kompromi nilai, melainkan adaptasi strategi.
Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace pada 22 Januari 2026, ketika Prabowo menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Indonesia bergabung bersama sekitar 20 negara lain, termasuk sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Fakta ini menunjukkan bahwa langkah Indonesia bukanlah anomali, melainkan bagian dari kecenderungan lebih luas di dunia Islam untuk mencari jalur baru dalam memperjuangkan kepentingan global, termasuk Palestina, di tengah tatanan dunia yang sedang bergeser.
Risiko tentu tetap ada. Setiap langkah di panggung global mengandung potensi disalahartikan, dimanfaatkan, atau bahkan berbalik merugikan. Namun risiko terbesar justru terletak pada sikap pasif. Selama ini, tatanan dunia lama yang sama terus berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi membiarkan Palestina dijajah. Munafik adalah kata yang tepat, meskipun terasa kasar. Maka, menantang tatanan lama tersebut—bahkan dengan alat yang tidak sempurna—justru bisa membuka peluang baru bagi keadilan global.
Keputusan Prabowo bergabung dengan Board of Peace pada akhirnya harus dibaca sebagai bagian dari strategi besar Indonesia untuk keluar dari penjara finansial global sekaligus tetap konsisten membela Palestina. Ini bukan langkah yang populer, tetapi politik global jarang memberi ruang bagi pilihan yang sepenuhnya bersih dan disukai semua pihak. Dalam dunia yang tidak adil, keberanian sering kali tampak sebagai kontroversi.
Menyederhanakan langkah ini sebagai pengkhianatan hanya akan menjauhkan kita dari analisis yang jernih. Prabowo tidak sedang memilih antara Amerika atau Palestina. Ia sedang memilih medan perjuangan. Dan kali ini, medan itu berada di dalam ruang kekuasaan global, bukan di luar pagar sambil berteriak tanpa daya tawar. Dalam situasi dunia yang cair dan penuh ketidakpastian, keberanian untuk masuk, berbicara, dan menekan dari dalam justru bisa menjadi bentuk keberpihakan yang paling realistis.
Leave a Comment