Harakatuna.com – Hari-hari ini, geopolitik lagi panas-panasnya. Pesawat kargo China mondar-mandir di langit Iran. Kapal induk AS mulai meluncur ke Timur Tengah. Entah apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, namun banyak yang merasa akan ada peristiwa besar. Menariknya, narasi tentang perang selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang bernuansa eskatologis, yakni perjuangan umat di akhir zaman. Yang terakhir ini kemudian mengarah ke propaganda terorisme. Sebenarnya, apa yang akan terjadi?
Sepertinya, dunia bergerak dalam fase ketidakpastian geopolitik. Manuver militer yang membuat fragmen-fragmen konflik regional mudah membesar jadi risiko sistemik yang mengeskalasi. Kekuatan laut dan udara menuju kawasan Teluk Parsi sambil mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran, sehingga kemungkinan konfrontasi militer meniscayakan strategi antisipasi. Ketegangan yang ada menunjukkan peningkatan risiko nyata di wilayah ‘islami’ tersebut.
Reaksi Iran dan respons simbolis terhadap ancaman itu menambah dinamika berbahaya: mural-mural dan pernyataan resmi yang mengobarkan sentimen anti-intervensi, ditambah laporan penumpukan kesiapsiagaan Garda Revolusi (IRGC), mempertegas bahwa konflik potensial juga berkutat pada citra dan legitimasi politik. Pada saat yang sama, kancah diplomatik bergerak cepat ke arah rekayasa aliansi Arab Saudi dan AS, yang menunjukkan pemulihan koordinasi strategis.
Ketika Trump membentuk Board of Peace dengan mengundang sejumlah negara Muslim dan mencari legitimasi politik atas peta rekonstruksi dan pengaturan kepentingan di Timur Tengah, situasinya semakin menarik. Langkah-langkah tersebut merealokasi pengaruh regional dan sekaligus menimbulkan kecurigaan bahwa agenda politik tertentu akan mereduksi klaim kedaulatan rakyat Palestina sebagai instrumen negosiasi geopolitik yang transaksional.
Pemerintah AS juga menetapkan cabang Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok yang dikenai sanksi dan dimasukkan ke daftar organisasi teroris. Tindakan tersebut segera dipakai berbagai pihak, terutama yang pro-kekerasan, untuk mendukung radikal-terorisme hingga mengklaim adanya kriminalisasi politik terhadap gerakan Islam. Akibatnya, persepsi publik terhadap kekerasan jadi mendukung, termasuk di dalamnya aksi-aksi teror sebagai respons atas diskriminasi.
Hari-hari ini, perang narasi di medsos telah memproduksi gelombang klaim yang menyulut kemarahan kolektif, meromantisasi terorisme, serta memarginalisasi narasi moderasi. Dalam konteks Indonesia yang punya jaringan diasporik dan tradisi religius yang kuat, polarisasi akan mudah bertranslasi jadi wacana solidaritas yang tidak terfilter, atau lebih bahaya lagi, jadi justifikasi terselubung terhadap terorisme akibat gonjang-ganjing geopolitik.
Gonjang-ganjing Geopolitik
Secara historis, terorisme selalu lahir dan berevolusi di tengah gonjang-ganjing geopolitik. Pada awal abad ke-20, kekerasan politik muncul seiring runtuhnya imperium dan bangkitnya nasionalisme. Pada era Perang Dingin, terorisme berkembang sebagai instrumen konflik ideologis dan perang proksi yang dipelihara, dimanfaatkan, atau ditoleransi negara besar demi kepentingan strategis.
Pasca-Perang Dingin, dan terutama setelah 9/11, terorisme jadi fenomena transnasional yang memanfaatkan perang berkepanjangan dan intervensi militer asing. Polanya konsisten: setiap kali tatanan global terguncang, terorisme menemukan ruang hidup baru.
Namun gonjang-ganjing geopolitik hari ini memiliki karakter yang berbeda. Dunia tidak lagi terbagi rapi ke dua blok ideologis, melainkan terfragmentasi ke banyak pusat kekuatan dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Aliansi yang dulu dianggap stabil kini diuji politik domestik, kepentingan ekonomi, dan persaingan pengaruh. Konflik bergerak dalam bentuk tekanan ekonomi, sanksi, dan perang informasi. Ketidakjelasan tersebut menciptakan kondisi liminal yang rentan radikalisasi.
Menarik dicatat bahwa, di era kontemporer, ketegangan di Timur Tengah dan pergeseran sikap negara besar terhadap hukum internasional memperdalam rasa ketidakadilan kolektif, terutama di dunia Muslim. Ancaman terbuka AS pada Ikhwanul Muslim, sebagai contoh, membentuk persepsi bahwa tatanan global bekerja selektif. Dari situ, terorisme tumbuh dari kekerasan nyata dan keyakinan bahwa jalur politik dan hukum telah tertutup sepenuhnya.
Gonjang-ganjing geopolitik juga berdampak pada cara agama, terutama Islam, diposisikan dalam diskursus global. Gerakan politik serta kritik kebijakan luar negeri mudah dicurigai sebagai ancaman. Dalam kondisi tersebut, identitas religius bisa menjadi korban framing, sekaligus bisa dimobilisasi ulang sebagai simbol perlawanan, dengan mengorbankan prinsip kemanusiaan yang universal.
Implikasinya bersifat struktural. Dunia yang terus bergejolak menciptakan ekosistem di mana terorisme hidup sebagai narasi dan justifikasi moral bagi seseorang atau sel kecil yang merasa terhubung dengan konflik global. Ketika negara-negara sibuk mengelola rivalitas strategis, ruang pencegahan ideologis dan sosial sering tertinggal. Terorisme masa depan lebih mungkin bersifat terdispersi, simbolik, dan sulit dipetakan secara konvensional.
Artinya, gonjang-ganjing geopolitik adalah faktor pembentuk utama evolusi terorisme. Selama ketidakpastian global dibiarkan berlarut-larut, kekerasan non-negara alias radikal-teroris akan terus menemukan pembenaran baru. Bagaimana kekacauan diterjemahkan jadi imajinasi akhir zaman dan legitimasi kekerasan absolut merupakan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Di sanalah eskatologi terorisme menemukan maknanya.
Eskatologi Terorisme
Jika gonjang-ganjing geopolitik menyediakan kondisi struktural bagi kekerasan non-negara, maka eskatologi menyediakan makna ideologisnya. Dalam sejarah, terorisme selalu dibungkus narasi besar yang memberi legitimasi moral dan tujuan transenden. Eskatologi jadi kerangka paling kuat untuk mengubah kekacauan geopolitik menjadi panggilan aksi yang absolut. Di sinilah terorisme bergerak dari strategi politik ke keyakinan eksistensial berdasarkan doktrin eskatologis.
Eskatologi yang dimaksud di sini tidak berdiri sebagai doktrin teologis murni, melainkan ideologi politik yang diselewengkan. Konsep penegakan Daulah atau nubuat Malhamah Kubra direduksi jadi narasi mobilisasi yang menegaskan dunia sedang berada di ambang konfrontasi akhir antara kebenaran dan kebatilan. Narasi tersebut menyederhanakan realitas geopolitik yang kompleks, dan kekerasan tak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan kewajiban historis-religius.
Gejolak geopolitik hari ini memberi bahan bakar segar bagi imajinasi semacam itu. Bagi ideologi eskatologis, setiap eskalasi ancaman perang besar, normalisasi kekerasan, atau delegitimasi aspirasi politik diposisikan sebagai konfirmasi nubuat. Geopolitik menjadi teks yang ditafsirkan untuk membenarkan kekerasan. Ketika keyakinan akhir zaman meresap ke imajinasi, tindakan kekerasan dapat dijalankan oleh sel kecil atau aktor tunggal tanpa komando formal.
Implikasi lainnya adalah pergeseran dari tujuan politis yang terukur menuju kekerasan yang tidak negosiabel. Kompromi dipandang sebagai pengkhianatan, dan korban sipil direduksi menjadi bagian dari takdir. Hal itu menandai perbedaan mendasar antara terorisme yang berorientasi tuntutan politik dan terorisme yang berorientasi penebusan akhir zaman. Yang pertama bisa dipengaruhi insentif dan tekanan politik, dan yang kedua bergerak di luar kalkulasi rasional negara.
Ke depan, risiko terbesarnya ialah normalisasi imajinasi kekerasan absolut di tengah publik yang terpapar konflik global tanpa konteks memadai. Ketika eskatologi terorisme menemukan resonansi dalam kekecewaan geopolitik, terorisme akan berevolusi jadi bahasa moral yang berbahaya. Oleh karena gejolak geopolitik hari ini berisiko jadi nubuat yang dipenuhi terorisme masa di depan, maka mengonternya merupakan sesuatu yang niscaya.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment