Harakatuna.com. Malang — Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melalui Direktorat Pencegahan menjadi narasumber dalam kegiatan Vaksin Bakesbangpol 38 Provinsi yang digelar di Balai Besar Pemerintahan Desa, Malang, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.125 peserta yang terdiri dari perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur serta seluruh Bakesbangpol dari 38 provinsi di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Moh. Dofir, S.Ag., S.H., M.H., menegaskan bahwa upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme membutuhkan kerja sama yang solid antarinstansi.
“Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme memerlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor yang kuat, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan elemen masyarakat,” ujar Kombes Pol Moh. Dofir.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendeteksi secara dini potensi radikalisme di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur daerah menjadi kunci dalam membangun sistem pencegahan yang efektif.
Kegiatan Vaksin Bakesbangpol ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait peran dan tanggung jawabnya dalam pencegahan serta penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Selain itu, forum ini juga mendorong terbentuknya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Sejumlah hasil positif dicatat dari kegiatan tersebut, di antaranya meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya pendekatan pencegahan dini, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kesadaran akan perlunya keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut, kegiatan ini menekankan peran strategis Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam mendeteksi serta menangkal potensi radikalisme. Kolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan akademisi juga dinilai penting untuk membangun ketahanan sosial yang kuat dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan ekstremisme, sekaligus memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap paham-paham radikal yang mengancam persatuan dan keamanan bangsa.
Leave a Comment