Harakatuna.com. Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menegaskan pentingnya penguatan program kerja serta dukungan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Tahun Anggaran 2026 guna menghadapi dinamika dan tantangan terorisme yang semakin kompleks.
Hal tersebut disampaikan Shadiq usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan BNPT yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menurut Shadiq, upaya penanggulangan terorisme tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan penindakan semata, tetapi harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Upaya penanggulangan terorisme tidak cukup hanya dengan penindakan. Pencegahan yang sistematis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat harus terus ditingkatkan,” ujar Shadiq.
Ia menekankan agar seluruh program yang telah direncanakan BNPT dapat direalisasikan secara terukur, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, optimalisasi pelaksanaan program menjadi kunci agar penyerapan anggaran berjalan maksimal sekaligus memberikan dampak nyata bagi penguatan keamanan nasional.
Lebih lanjut, Shadiq menyatakan dukungan terhadap penambahan anggaran BNPT merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Dukungan anggaran itu dinilai penting, khususnya dalam meningkatkan kesiapsiagaan nasional, program kontra radikalisasi dan deradikalisasi, serta penguatan peran BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis terorisme.
Selain itu, Shadiq juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan penguatan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. Menurutnya, FKPT memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan terorisme berbasis masyarakat.
“Kolaborasi antara BNPT, pemerintah daerah, masyarakat, dan DPR RI menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial terhadap paham radikal dan terorisme,” kata Shadiq.
Ia menambahkan, RDP tersebut mencerminkan komitmen Komisi XIII DPR RI untuk memastikan kebijakan dan anggaran penanggulangan terorisme dilaksanakan secara efektif, transparan, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat dan kepentingan nasional.
Leave a Comment