Harakatuna.com – Pada Selasa (13/1) kemarin, Presiden AS Donald Trump menetapkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Yordania, dan Lebanon sebagai organisasi teroris. Trump menjatuhkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan para anggotanya di ketiga negara. “AS akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk merampas sumber daya dari cabang-cabang Ikhwanul Muslimin ini untuk terlibat atau mendukung terorisme,” tegas Menlu AS Marco Rubio.
Tentu kabar tersebut tidak terlalu mengejutkan. Selama dua dekade terakhir, perang melawan terorisme (war on terror/WoT) telah jadi kerangka kebijakan keamanan global, terutama pasca peristiwa 9/11. Namun, seiring waktu, WoT bergeser ke ranah ideologi, jaringan sosial, dan pengaruh politik transnasional. Hal itu membuat garis pemisah antara terorisme bersenjata dan gerakan sosial keagamaan semakin kabur dan rawan disalahgunakan.
Penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Yordania, dan Lebanon oleh AS sebagai entitas teroris menandai fase evolusi kebijakan kontra-terorisme. Untuk pertama kalinya, jaringan politik-sosial yang selama puluhan tahun beroperasi, baik secara legal maupun semi-legal di sejumlah negara Timur Tengah, jadi sasaran WoT. Langkah Trump menimbulkan pertanyaan ihwal apakah ancaman yang ia maksud benar-benar teroris, atau justru politis belaka?
Pemerintah AS membingkai kebijakannya sebagai upaya memutus dukungan terhadap kelompok teror di kawasan, khususnya yang memiliki keterkaitan ideologis maupun logistik dengan Hamas. Ikhwan diposisikan sebagai inkubator ideologis yang dianggap memungkinkan tumbuhnya radikalisasi. Sayang sekali, pendekatan tersebut mengabaikan fakta bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan jaringan teror dengan karakter, strategi, dan orientasi yang sangat berbeda antarnegara.
Di sinilah problem standar ganda mulai tampak. Satu sisi, AS menegaskan komitmennya pada demokrasi dan partisipasi politik. Namun di sisi lain, aktor-aktor radikal-teror yang memiliki basis massa luas justru dialienasi melalui instrumen keamanan. Label ‘teroris’ jadi alat yang ampuh bukan hanya untuk membatasi aktivitas finansial dan mobilitas, melainkan juga mendelegitimasi eksistensi politis suatu kelompok di mata publik internasional.
Menarik dicatat, dampaknya tidak berhenti pada Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi. Labelisasi merembet ke ruang sipil meliputi lembaga amal, jaringan diaspora, aktivis sosial, hingga oposisi non-kekerasan yang beroperasi di bawah bayang-bayang kecurigaan. Perang melawan teror berpotensi berubah jadi perang melawan pengaruh, di mana kontrol ideologis dan politik menjadi tujuan utama, bukan semata pencegahan aksi teror.
Karena itu, membahas labelisasi Ikhwanul Muslimin ialah soal menguji bagaimana dan untuk kepentingan siapa label terorisme itu digunakan. Apakah benar-benar menguatkan stabilitas dan keamanan regional, atau justru memperdalam fragmentasi politik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi kunci untuk memahami standar ganda perang melawan terorisme, yakni perang yang semakin politis, selektif, dan penuh paradoks hal-ihwal kemitraan.
Siapa Teroris, Siapa Mitra?
Penetapan suatu kelompok sebagai organisasi teroris, untuk diketahui, merupakan keputusan politik yang sarat kepentingan strategis. Dalam praktik kebijakan AS, status ‘teroris’ tidak ditentukan oleh penggunaan kekerasan an sich, melainkan juga oleh sejauh mana suatu aktor dipandang mengganggu tatanan geopolitik. Dari kasus Ikhwanul Muslimin, tampak bagaimana definisi ancaman melebar dari pelaku teror ke aktor politik dengan kapasitas mobilisasi massa dan pengaruh ideologis.
Ikhwanul Muslimin sendiri bukanlah entitas tunggal dengan komando terpusat sebagaimana ISIS dan Al-Qaeda. Ikhwan merupakan jaringan longgar dalam konteks nasional yang sangat berbeda, yakni dari oposisi yang ditekan keras di Mesir, partai politik yang pernah terlibat dalam proses elektoral, hingga jaringan sosial-keagamaan yang beradaptasi dengan batasan negara masing-masing. Menyamakan seluruh cabang Ikhwan sebagai satu kesatuan ancaman akan menyederhanakan spektrum Islam politik jadi kategori hitam-putih: moderat atau ekstremis.
Namun, dari sudut pandang Washington, persoalannya ialah afiliasi dan resonansi ideologis. Hubungan historis-ideologis sebagai elemen Ikhwan dengan Hamas kerap dijadikan dasar argumen bahwa Ikhwan berfungsi sebagai ‘ruang inkubasi’ kaum-kaum militan. Batas antara dukungan ideologis, simpati politik, dan keterlibatan operasional jadi kabur hingga memungkinkan perluasan kategori terorisme, antara yang harus ditekuk dan yang harus dijadikan mitra.
Standar ganda tampak jelas ketika dibandingkan dengan sikap AS terhadap para kroninya di Timur Tengah. Kelompok atau rezim yang tidak demokratis, namun selaras dengan kepentingan AS, tetap diperlakukan sebagai mitra strategis. Sebaliknya, aktor Islam politik meski beroperasi tanpa kekerasan bersenjata dilabeli sebagai ancaman. Terorisme bagi AS berorientasi politik dan memiliki posisi tawar dalam lanskap geopolitik.
Perang melawan teror menjadi mekanisme filtrasi antara yang boleh berada dalam arena politik internasional dan siapa yang harus dikeluarkan dari sana. Label teroris dijadikan instrumen mendelegitimasi kelompok tertentu tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung dalam aksi teror. Akibatnya, konsep terorisme jadi fleksibel serta bisa disesuaikan dengan kebutuhan kebijakan luar negeri. Standar ganda labelisasi semacam itu jelas meresahkan dan tidak boleh dibiarkan.
Yang teroris harusnya tetaplah teroris, sekalipun koalisi secara politik. Yang mitra harusnya dijadikan mitra, dengan acuan tidak membenarkan atau mendukung terorisme. Sebab, jika kategori terorisme ditentukan secara selektif sesuai kepentingan AS, perang melawan teror akan kehilangan legitimasi moral dan efektivitas strategisnya. Perbedaan oposisi politik, gerakan sosial, dan militansi bersenjata jadi kabur, lalu membuka jalan bagi penggunaan label terorisme sebagai alat politik Barat belaka.
Labelisasi Teroris sebagai Alat Politik
Label ‘organisasi teroris’ yang disematkan untuk Ikhwanul Muslimin memang bagus. Tetapi pada saat yang sama, ia menjadi instrumen politik dengan daya paksa tinggi. Begitu suatu kelompok dilabeli teroris, ruang geraknya menyempit secara drastis: akses ke sistem keuangan global terputus, legitimasi politik runtuh, dan setiap bentuk afiliasi berpotensi dikriminalisasi. Karena itu, labelisasi merupakan jalan pintas kebijakan untuk menyingkirkan aktor tertentu dari arena politik. Catat itu.
Labelisasi teroris untuk Ikhwanul Muslimin bekerja sebagai mekanisme delegitimasi yang melampaui masalah aksi teror; memukul identitas Ikhwan sebagai aktor sosial-politik yang hari ini eksis dan melebur di sejumlah negara. PKS di Indonesia, contohnya. Artinya, garis pemisah antara oposisi politik, gerakan dakwah, dan militansi bersenjata dilebur jadi satu kategori ancaman. Efeknya, kompleksitas realitas di lapangan dikorbankan demi simplifikasi narasi keamanan.
Penggunaan label terorisme sebagai alat politik hanya memberi keuntungan strategis jangka pendek bagi negara yang menggunakannya. Namun, keuntungan tersebut harus dibayar mahal dalam jangka panjang karena ketika label tersebut diterapkan secara selektif dan tidak konsisten, ia akan merusak kredibilitas rezim kontra-terorisme global dan memunculkan persepsi bahwa ‘perang melawan teror’ merupakan alat kepentingan geopolitik belaka. Standar ganda, dengan demikian, memantik stigma.
Dari perspektif stabilitas regional, labelisasi teroris berdampak pada masyarakat sipil secara luas. Lembaga amal, sistem pendidikan, dan kelompok diaspora yang memiliki keterkaitan historis-ideologis dengan Ikhwanul Muslimin akan jadi sasaran kecurigaan permanen. Ruang sipil menyempit dan politik ketakutan menggantikan politik partisipasi. Pada situasi tersebut, keamanan dipahami sebagai kontrol, bukan sebagai hasil inklusi sosial untuk saling menjaga negara.
Labelisasi Ikhwanul Muslimin dan standar ganda perang melawan terorisme merupakan PR besar yang perlu dipahami, sebelum memberantas terorisme itu sendiri. Sebab, penggunaan label terorisme sebagai alat politik akan memunculkan pertanyaan substansial: apakah keamanan bisa dibangun di atas delegitimasi selektif dan standar ganda Barat? Risikonya ialah, kontra-terorisme akan kehilangan tujuan awalnya untuk melindungi masyarakat dari aksi teror.
Alih-alih menjadi solusi, labelisasi yang tidak objektif justru akan jadi bumerang, yaitu melemahkan moderatisasi, memantik fragmentasi umat, dan menjadikan terorisme sebagai produk dari kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, labelisasi harus objektif dan tanpa kepentingan proksi. Timur Tengah selama ini sudah sering menjadi produsen terorisme dan Islam menjadi korbannya. Standar ganda dalam memerangi terorisme perlu ditanggulangi, dan kontra-terorisme perlu dikembalikan ke wujud esensialnya, yakni menyelamatkan umat dan bangsa dari perpecahan antarumat dan antarbangsa.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment