Harakatuna.com – Menyebut nama Soeharto di ruang publik Indonesia masih seperti menyentuh kawat listrik sejarah kelam Indonesia. Ada kejutan, ada resistansi, dan ada nostalgia. Namun di tengah protes sebagian kalangan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan presiden kedua RI itu, ada baiknya kita mengajukan pertanyaan yang substansial: apakah dalam ukuran sejarah kenegaraan, Soeharto memang layak disebut pahlawan?
Tentu jawabannya tidak cukup dengan ‘iya’ atau ‘tidak’. Jawaban atas pertanyaan itu menuntut kejernihan logika, bukan sekadar emosi dan kebencian subjektif. Terlepas dari bayang-bayang kelam Orde Baru, tak bisa disangkal bahwa banyak aspek Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi yang dibangun di masa kepemimpinan Soeharto. Karena itu, sebagai kilas sejarah, Harakatuna coba menguraikan 5 alasan logis mengapa Soeharto layak jadi Pahlawan Nasional.
1. Arsitek Stabilitas Politik dan Ketertiban Nasional
Soeharto muncul di panggung nasional pada masa paling genting dalam sejarah republik Indonesia, yaitu kekacauan sosial-ekonomi-politik pada 1965–1966. Di tengah polarisasi ideologi dan potensi disintegrasi, ia memusatkan kendali negara, menata ulang militer, dan menegakkan stabilitas politik yang relatif bertahan selama tiga dekade.
Stabilitas tersebut kerap sekali dianggap represif, tetapi bagi negara pasca-perang ideologi, ketertiban adalah prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan. Soeharto memahami bahwa tanpa kontrol terhadap potensi konflik, Indonesia akan terpecah seperti banyak negara pos-kolonial lain.
Soeharto kemudian membangun birokrasi yang disiplin, menata aparat, dan menciptakan sistem keamanan yang, meskipun relatif represif, mampu menegakkan kepastian nasional di tengah ketidakpastian regional. Dalam logika kenegaraan, kemampuan menciptakan stabilitas selama puluhan tahun bukan capaian politik semata, melainkan pencapaian historis yang layak diapresiasi.
2. Pembangun Ekonomi dan Infrastruktur Modern
Sebelum 1967, ekonomi Indonesia terpuruk. Inflasi menembus 650%, utang luar negeri menumpuk, dan pertumbuhan negatif. Di bawah Soeharto, kebijakan teknokratis yang didukung para ekonom muda, yang lumrah dikenal dengan Mafia Berkeley, mengubah arah perekonomian ke arah positif.
Program pembangunan lima tahun (Repelita), investasi asing yang terkendali, dan swasembada pangan menjadikan Indonesia contoh sukses transformasi ekonomi dunia ketiga. Jalan raya, bendungan, irigasi, hingga pabrik semen dan baja menjadi simbol modernitas baru. Di masa itulah fondasi industrialisasi, pertanian modern, dan birokrasi pembangunan nasional dirancang dengan logika jangka panjang.
Warisan tersebut bersifat institusional, yakni menjadi konsep perencanaan pembangunan nasional: Bappenas, Inpres, dan APBN berbasis target yang, menariknya, masih digunakan hingga kini. Artinya, jika kepahlawanan diukur dari kontribusi terhadap kemandirian ekonomi, maka Soeharto jelas memenuhi syarat itu dengan sempurna. Ekonomi dan infrastruktur nasional pesat di masanya.
3. Pelestari Ideologi Pancasila dan NKRI
Secara historis, Soeharto adalah figur yang menegakkan Pancasila sebagai sistem politik. Setelah trauma ideologis 1965, ia memosisikan Pancasila sebagai dasar tunggal, mengikat organisasi sosial dan politik agar tunduk pada payung ideologis yang sama.
Kebijakan tersebut memang menimbulkan keseragaman politik, tapi juga berhasil mencegah benturan ideologi besar yang bisa mengancam keutuhan negara. Soeharto menolak ekstrem kanan dan ekstrem kiri dengan cara yang keras namun efektif.
Di masa Soeharto pula, konsep nasionalisme Indonesia diredefinisi, yakni tidak lagi romantik-revolusioner seperti di era Soekarno, melainkan pragmatis dan stabil karena nasionalisme bekerja melalui birokrasi yang tertib.
Dalam skala geopolitik, hal itu menyelamatkan Indonesia dari potensi perpecahan ideologis yang menghantui banyak negara berkembang kala itu.
4. Diplomat Regional dan Penjaga Arah Geopolitik
Soeharto menjadi pemimpin nasional sekaligus negarawan regional yang disegani selama tiga dekade. Bersama pemimpin Asia Tenggara lainnya, ia menjadi salah satu arsitek pendirian ASEAN tahun 1967, organisasi yang hingga kini menjadi jangkar stabilitas politik dan ekonomi kawasan.
Dalam politik luar negeri, Soeharto menjalankan prinsip bebas aktif dengan disiplin, yakni tidak memihak blok Barat atau Timur, dan secara realistis memanfaatkan keduanya. Saat Perang Dingin memanas, Indonesia di bawah Soeharto menjaga jarak dari konfrontasi ideologis dan memusatkan perhatian pada pembangunan domestik.
Sikap pragmatis itu membuat Indonesia disegani di forum internasional dan menjadi mediator di berbagai konflik regional, termasuk Kamboja dan Filipina Selatan. Soeharto membentuk wajah diplomasi Indonesia yang tenang namun tegas, sebuah gaya yang hingga kini masih menjadi standar diplomasi Indonesia modern.
5. Pembentuk Kapasitas Negara (State Capacity)
Salah satu legasi paling penting Soeharto ialah pembangunan kapasitas negara, yakni membangun institusi yang kuat, birokrasi yang terorganisir, dan militer yang berfungsi sebagai tulang punggung stabilitas nasional.
Presiden Soeharto ketika itu menanamkan prinsip developmental state, yaitu negara sebagai motor utama kemajuan bangsa. Dari situ lahir lembaga-lembaga seperti BPPT, Bulog, Bappenas, dan Departemen Teknis yang efektif menjalankan agenda pembangunan nasional.
Memang, banyak yang mengkritik sentralisasi kekuasaan Orde Baru. Sebagaimana setiap rezim pada umumnya, oposisi merupakan keniscayaan. Namun tidak boleh dilupakan, bahwa dari sisi manajemen negara, Soeharto menciptakan infrastruktur pemerintahan yang efisien dan hierarkis, suatu hal yang jarang ditemukan di negara berkembang lain pada masa itu.
Sampai hari ini, pola perencanaan pembangunan, mekanisme koordinasi antarinstansi, dan struktur komando birokrasi Indonesia masih mencerminkan warisan sistem yang Soeharto bangun. Di sinilah letak “jasa laten” Soeharto: membentuk negara yang mampu bekerja menuju pembangunan nasional, bahkan setelah dirinya tumbang karena otoritarianisme dan gejolak politik.
Dengan demikian, menimbang Soeharto berarti menimbang dua wajah sejarah, yaitu pembangunan nasional dan represi kekuasaan, serta kemajuan bangsa dan luka masyarakat. Namun kepahlawanan dalam dimensi kenegaraan tidak selalu identik dengan kesempurnaan moral pribadi, melainkan dengan kontribusi historis terhadap keberlangsungan bangsa. Bahkan Jengis Khan pun dipandang pahlawan, terlepas dari teror dan genosida yang ia lakukan.
Jadi, tidak ada sosok pahlawan sempurna. Soeharto bukan sosok tanpa cela, terutama karena kolusi dan korupsi yang semarak di masanya. Namun Soeharto juga tidak semestinya dipandang sebagai simbol otoritarianisme semata. Ia adalah tokoh yang membentuk fondasi politik, ekonomi, dan ideologi Indonesia dan legasinya masih terasa hingga kini. Menolak mengakui itu sama artinya menolak sebagian besar realitas sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Maka, gelar Pahlawan Nasional dapat menjadi momentum untuk mengenang Soeharto secara utuh, yakni sebagai manusia yang membangun dan menguasai, menguatkan dan mengekang, namun pada akhirnya meninggalkan jejak monumental dalam tubuh bangsa Indonesia. []
Leave a Comment